KEJAHATAN KEMANUSIAAN

foto : lampung.tribunnews.com

Membaca berita di beberapa harian terbitan Lampung berkaitan dengan pembuangan orang sakit yang dilakukan lembaga yang seharusnya mengurus orang sakit. Ini menjadikan bulu roma berdiri. Sudah sebegininyakah kelakuan manusia di abad ini, dan dilakukan di Indonesia yang punya filsafat hidup Pancasila.  Semenjak jaman purba rasanya di Indonesia belum ada tercatat dalam sejarah, orang sakit di buang pinggir jalan. Dulu ada kebiasaan masyarakat memasung orang gila. Pemasungan sendiri tetap di beri atap dan diberi makan, serta pada waktu waktu tertentu di buka untuk dimandikan. Sekarang hal seperti itu tidak diketemukan lagi.

Anehnya lagi dengan alasan yang diluar nalar, dengan berargumentasi pasien mau lompat ke luar. Padahal saksi mata menyetakan mobil ambulan yang untuk membawanya berhenti dan menurunkan pasien. Pengingkaran semua sudah terbantahkan, tetapi tetap saja penanggungjawab berkilah untuk menunjukkan kebenaran palsunya. Keadaan yang luar biasa lagi justru kendaraan yang dipakai adalah kendaraan Ambulan. Ini sudah sangat keterlaluan.

Tampaknya ada yang tidak wajar yang melatarbelakangan peristiwa ini terjadi: Pertama, adakah kebijakkan  makro yang disusun sebagai Standar Operasional Prosedur menghadapi orang miskin yang sakit . Kedua, apakah perilaku tersebut merupakan perintah atasan, atau sistem yang dibangun sebagai terkait dengan hal pertama tadi. Karena sebagai bawahan yang merupakan tenaga kontrak jika tidak patuh terhadap atasan, maka kontrak akan diputus. Akhirnya semua perintah atasan dianggap perintah dewa.

Kejahatan kemanusiaan yang terstruktur serupa ini menjadikan kita miris melihat lembaga ini ke depan. Perlu ada penangan khusus agar jangan menjadi preseden buruk dikemudian hari. Ada sejumlah langkah langkah strategis yang perlu diambil oleh pengambil kebijakkan, dan kontrol dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kita semua harus berterimakasih ada wartawan yang mewartakan peristiwa ini, jika tidak, mungkin cara cara keji ini akan terus berlanjut.

Persoalan pertama adalah bagaimana membangun data base untuk pasien miskin yang dapat diakses oleh Pimpinan Daerah sebagai bentuk mekanisme kontrol. Ini diperlukan jangan sampai peristiwa apapun dikaitkan dengan kepentingan politik praktis. Tidak perlu terjadi pimpinan daerah merasa dizolimi secara politik karena yang bersangkutan mencalonkan diri pada jabatan tertentu. Bahkan seolah-olah merasakan itu muatan politik untuk menjegalnya.

Kedua, ada mekanisme terbuka tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang beruntung dalam arti mudah di akses. Hal ini menjadikan kontrol sosial lebih mudah dilakukan. Program yang baik tanpa didukung oleh sistem keterbukaan, tidak mungkin diperoleh suatu keberhasilan yang menyeluruh.

Kejahatan kemanusiaan serupa ini perlu cepat diambil alih oleh aparat hukum, tidak perlu menunggu laporan dari keluarga korban, mengingat dampak kejahatan ini luar biasa, maka sanksi berat harus dikenakan.

Selanjutnya tugas belum selesai, kepada teman teman pewarta mohon tidak berhenti dan berpuas diri sampai di sini. Pekerjaan lain menanti kita, terutama berkaitan dengan pelayanan pada kaum kurang beruntung. Selama ini banyak diantara kita abai terhadap mereka, termasuk perhatian para pengambil kebijakkan. Mereka disibukkan dengan urusan administrasi, akibatnya esensi pelayanan sering terabaikan. Baru kelompok ini mendapat perhatian jika kepentingan politik menghampiri mereka untuk dijual.

Khusus untuk para pengambil kebijakkan tidak perlu kebakaran jenggot dalam menghadapi kasus ini, cukup dengan professional dan tidak perlu menerima tawaran konsesi dalam bentuk apapun. Jika itu terjadi berarti kita memberi restu terhadap kejahatan kemanusiaan berlangsung.