Friday, 17 February 2017

PILKADA


PILKADA
(Petaka atau Berkah)
Sudjarwo
Guru Besar Unila

Beberapa saat lalu negara kita dihirukpikukkan oleh hajat nasional yaitu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Tidak kurang dari 102 daerah pemilihan menggelar hajat nasional ini. Dari Aceh sampai Papua pesta demokrasi ini berlangsung, tentu saja dengan banyak bumbu-bumbu; dari yang paling manis sampai yang paling pahit.
Namun demikian Pesta Demokrasi kali ini ada yang sangat menarik yaitu dari seratus lebih daerah yang menyelenggarakan Pesta Demokrasi, namun beritanya hanya didominasi oleh Pilkada Jakarta. Berita Jakarta ini mendominasi semua saluran televisi, bahkan radio yang ada. Menjadi lebih seru lagi ditambah dengan dominasi dari media sosial yang ada. Untuk yang terakhir ini beritanya menjadi “super seru” karena kita sulit membedakan berita itu “palsu” atau ssungguhan. Membacanyapun dari yang menaikkan bulu kudu, sampai berita yang membuat bibir tersungging senyum.
Hal tersebut wajar terjadi karena Jakarta adalah Ibu Kota Negara yang menjadi semacam tolok ukur bagi semua daerah untuk menakar demokrasi. Akan tetapi menjadi tidak elok tontonan tadi manakala muncul tokoh tokoh nasional yang muncul dengan menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan “baju” nya.  Adalagi perilaku yang seharusnya untuk ukuran usia dan status yang bersangkutan menampilkan laku yang teduh, ngayomi; ternyata  justru menampilkan perilaku garang, memusuhi semua yang berbeda. Namun apesnya pada saat pesta berlangsung, justru piring yang ada didepannya dipakai untuk makan orang lain.
Pada sisi lain juga menjadi sesuatu yang menarik, yaitu masih tingginya kartu suara yang tidak dipakai; atau dengan bahasa lain masih banyak mereka yang berhak tetapi tidak melaksanakan haknya. Jika kejadian itu di daerah, mungkin kendala jarak, transportasi, cuaca; menjadi pembenaran. Akan tetapi untuk Ibu Kota hal ini menjadi aneh, karena semua kendala di atas relatif nihil. Hal ini tentu ada sebab-sebab lain yang mendorong peristiwa itu terjadi.
Tontonan yang tidak bisa jadi tuntunan seperti di atas berbekas pada banyak anak negeri ini, sehingga mereka seolah mendapatkan contoh yang tidak patut dicontoh. Apalagi mereka merasa diberlakukan tidakadil oleh perlakuan media ataupun tokoh. Hal ini terjadi karena mereka merasa dilupakan oleh negeri ini, akibat dari terlalu digiring fokus mereka ke Jakarta, sementara mereka sendiri sedang melakukan perhelatan Pesra Demokrasi.
Pertanyaan tersisa adalah apa yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya Pilkada. Jika pertanyaan ini kita jadikan acuan, maka ada pertanyaan lanjut pada kelompok mana ini ditujukan. Jika pertanyaan ini ditujukan pada kelompok awam, jawabannya adalah mereka lebih mengutamakan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan jika mereka dihadapkan pada pilihan memilih atau penghasilannya berkurang. Maka sudah dapat dipastikan mereka akan memilih pada mempertahankan penghasilan. Kelompok ekonomi subsistensi ini (meminjam istilah Sosiologi Pertanian), merasa lebih rentan ekonominya, oleh karena itu prioritas ekonomi menjadi utama. Tidak salah jika kelompok ini lebih tidak ikut pesta bukan karena tidak partisipatif, akan tetapi lebih pada “ketakutan kuali penanak nasinya” terguling.
Bagaimana dengan kelompok menengah bawah. Kelompok ini paling getol untuk menjadi partisipasi aktif dalam pesta demokrasi, namun bukan berarti partisipasi murni. Partisipasi mereka sangat rapuh dengan godaan material sesaat. Bahkan kelompok ini bisa berbuat kiri kanan Ok, dalam arti lebih mendahulukan kepentingan mereka, walaupun bersifat sesaat.  Kelompok ini tidak begitu tampak dipermukaan, akan tetapi secara riel ada ditengah masyarakat. Bahkan dari mereka sering muncul slogan “wani piro”. Kelompok ini seolah masa apung yang labil untuk mudah berubah. Tidak jarang dari mereka saat Pasangan Calon A mengadakan kampanye, mereka hadir. Saat pasangan lain kampanye dengan waktu yang berbeda, merekapun hadir. Ganti atribut dalam sesaat mereka dapat lakukan dengan mudah.
Kelompok menengah berbeda lagi. Karena secara ekonomi mereka lebih mapan dan memiliki akses media lebih luas ; mereka lebih bersifat “menunggu” dan “ melihat”. Mereka lebih cenderung menjadi masa apung, namun demikian mereka lebih konsisten jika sudah menetapkan pilihan. Kasus ini dibuktikan dengan Ibu Kota yang di gruduk (pinjam istilah pak BY) oleh masyarakat luar, tetapi tidak banyak menggoyahkan pilihan kelompok ini. Bahkan mereka menjadi semakin mengeras karena merasa diintervensi. Kelompok ini tidak bisa ditekan-tekan, akan tetapi lebih pada diberikan pilihan-pilihan, sehingga mereka merasa dihargai. Kelompok inilah sebenarnya merupakan kelompok penentu dalam keberhasilan Pemilihan, karena makin besar jumlah  tingkat partisipasi mereka, maka akan makin besar juga tingkat keterlibatan peserta pilih pada suatu daerah.
Kelompok menengah atas. Kelompok ini jumlahnya sedikit, tetapi memgang posisi kunci dalam strata masyarakat. Masing-masing anggota memiliki sejumlah pengikut, baik atas dasar hubungan darah, maupun pertemanan, serta kolega kepartaian/aliran. Kelompok ini menjadi semacam penggerak mesin sosial, bahkan bisa jadi juga merangkap menjadi donatur kegiatan.  Namun demikian kelompok ini sebenarnya sering dimanfaatkan oleh kelompok menengah bawah untuk dijadikan semcam “pemanfaatan situasi”.  Kelompok menengah atas ini mampu menggerakkan massa besar-besaran, bahkan masip dengan memanfaatkan kelompok menengah bawah, guna dijadikan “tunggangan sosial”. Tampak semacam simbiose mutualistis atau saling memanfaatkan dari keduanya.
Bagaimana dengan kelompok minoritas sosial lain. Dalam tulisan ini diberi istilah “sempalan bawah” dan Sempalan Atas”. Sempalan bawah adalah mereka yang secara sosial ekonomi termarginalkan karena kekurangannya. Kelompok ini sama sekali tidak mengacuhkan peristiwa sosial termasuk Pilkada. Bagi mereka hidup hari ini, dicari hari ini, dan untuk hari ini. Mereka abai dengan kondisi sosial sekitar; yang penting bagi mereka hari ini mencari, untuk dimakan hari ini, hari esok biarkan nanti.
Bagaimana dengan sempalan atas. Kelompok ini berbeda kutub dengan sempalan bawah. Ciri sempalan ini ialah secara ekonnomi mereka di atas rata-rata. Jumlahnya mereka sedikit, tetapi mengendalikan seluruh lapisan yang ada di negeri ini. Bukan hanya ekonomi, bahkan sampai pada sosial politik.  Partisipasi mereka pasip, tetapi modalnya yang aktif; sehingga mereka berkecenderungan sangat individualis. Jika dirasa iklim yang ada akan mengnganggu mereka secara ekonomi, maka mereka dengan mudah hengkang dari negeri ini pergi kenegeri lain. Tempat tinggal fisik bukan menjadi tumpuan, tetapi tempat tinggal modal itu utama. Perilaku mereka sangat sensitif jika menyangkut capital, karena harta kekayaannya tidak habis untuk tujuh turunan, tetapi  jika salahkelola bisa hilang dalam tujuh detik. Oleh karena itu mereka lebih senang bergerak dibelakang layar bak bayang-bayang maut yang hanya bisa dirasa tidak bisa diraba.  Suka tidak suka Pilkada membuat mereka sedikit terganggu; karena mereka selalu mepelototi situasi kondisi yang sewaktu-waktu berubah, dan jika itu terjadi mereka dengan segera memindahkan kapitalnya keluar dari negeri ini.
Pemilahan-pemilahan di atas hanya pemilahan imaginer;  untuk mempermudah analisis sosial. Sedangkan pada dunia nyata batas-batas imaginer itu tidaklah kentara benar, namun bisa diamati perilaku masyarakat untuk dilakukan pengkatagorian.  Perdebatan masalah ini bersifat abadi karena bisa saja seseorang dalam kategori material masuk golongan tertentu, tetapi dalam kategori sosial masuk golongan lainnya.

Menjadi sesuatu yang tersisa adalah apapun alasannya Pilkada akan menjadikan masyarakat terbelah secara imaginer. Menjadi tugas para pemimpin bangsa ini untuk membendung belahan itu untuk tidak menjadi belahan sosial, karena jika itu yang terjadi ; maka benturan sosial tidak dapat dielakkan. Belahan imaginer akan cepat menjadi belahan sosial riel jika ada pihak tertentu yang mengambil kesempatan dengan memancing di air keruh melalui hembusan SARA, atau menciptakan musuh imaginer ; sehingga terjadi destruktif sosial yang bisa menghancurkan Bangsa dan Negara ini.

Namun sebaliknya jika pelaku sosial bersikap dewasa dengan menyikapi perbedaan sebagai suatu sunatullah; maka yang terjadi adalah bangun demokrasi yang  harmonis. Inilah yang menjadi impian bersama kita dalam membangun bangsa. Semoga Pilkada bukan membawa petaka tetapi membawa berkah.

  


Wednesday, 28 December 2016

TUJUH TAHUN “GUS DUR” (Refleksi dan introspeksi diri)

TUJUH TAHUN “GUS DUR” (Refleksi dan  introspeksi diri)

Oleh : Sudjarwo

Guru Besar FKIP Universitas Lampung.
Bertepatan dengan tanggal 30 Desember  nanti genap tujuh tahun Bapak Bangsa Abdulrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur , meninggalkan kita. Banyak jejak-jejak kehidupan yang beliau tinggalkan, terlepas terhadap penilaian Pro dan Kontra, beliau telah meninggalkan sejarah. Tulisan ini tidak memposisikan diri pada keduanya; akan tetapi ingin melihat dari sisi lain atau prespektif yang mungkin berbeda.
Dilihat dari ketokohan, tidak ada orang yang menafikan bahwa Gus Dur memang tokoh, terlepas dari sudut pandang yang berbeda, dan membuat kontroversi yang terkadang begitu tajam. Tetapi justru ini menjadi semacam kekuatan bagi Gus Dur, karena setiap kita membicarakan beliau; maka mozaik ini akan muncul dengan sendirinya. Hal ini juga sekaligus meneguhkan pada pendapat yang menyatakan bahwa Gus Dur adalah Bapak Kebhinekaan.
Sisi lain pemikiran-pemikiran beliau menjadikan “Aliran” dalam sistem paradigma berfikir dari sejumlah orang, yang kemudian disebut oleh orang lain juga sebagai “Gusdurian” kepada para pengikut aliran tersebut.Perlu diingat bahwa tidak semua Presiden Indonesia yang pemikirannya menjadi aliran, dalam sejarah hanya ada Sukarnoisme,  Habibinomic dan Gusduria. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kuatnya pengaruh pemikiran tokoh ini pada kehidupan berbangsa dan bernegara .
Resiko pemikiran yang menjadi aliran adalah berada pada posisi Pro dan Kontra  setiap saat, dan itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Bahkan pada waktunya nanti akan ada kajian kritis yang menimbang aliran itu dimuka pengadilan ilmiah. Namun untuk Gusdurian apapun timbangannya tetap memiliki keunggulan ontologis yang khas.Salah satu bentuk keunggulannya ialah aliran ini merupakan kombinasi lokal content dan Islam. Oleh sebab itu aliran ini menjadi cepat berkembang dan mendapatkan banyak simpati; paling tidak menjadi seksi untuk dikaji. Kekhasan lainnya ialah mampu menjadi jembatan lintas multi, dalam arti bahwa Gusdurian tidak menjadi milik kelompok tertentu, tetapi menjadi milik mereka yang merasa memiliki Gus Dur.
Sederet gelar kemayarakatan dan kebangsaan ini menunjukkan bahwa beliau memang orang yang diberi kelebihan atau dalam bahasa Jawa disebut “linuwih”.Namun kelebihan yang bersifat non fisik itu tidak dapat dilihat oleh mata jasmani, hanya dapat dirasakan melalui mata hati. Persoalannya tidak semua orang mampu menggunakan mata hatinya; sehingga tidak jarang hujatan dan celahan yang muncul dari mereka dengan berlindung pada rasionalitas. Namun komentar-komentar itu sedikitpun tidak menjadikan marwah Gus Dur menjadi pudar; justru sebaliknya. Oleh sebab itu Gus Dur justru besar karena ada pada posisi puncak ketakjupan dan ketidaksukaan. Dua kutup yang berbeda dan menyatu; di atas puncak itulah Gus Dur berada.
Apabila Kartini punya “Habislah Gelap Terbitlah Terang”, Gus Dur justru memiliki “Tetap Terang Sekalipun dalam Gelap”. Kendala fisik tidak menjadikan beliau terpenjara, justru beliau menjadi begitu merdeka ; terutama dalam gagasan besar dan pemikiran besar. Tidak jarang pikiran-pikiran atau ide-ide beliau menembus jamannya, sehingga banyak orang baru paham akan ide dan gagasannya setelah beliau wafat.
Pemberian labelatau simbol apapun kepada Gus Dur tidak akan menyurutkan ketakziman banyak orang kepada beliau. Exsisting Ontologi yang melekat pada beliau begitu kuat, sehingga dalil apapun  yang dipakai untuk menafihkan justru berbalik menjadi mengokohkan. Anomali sosiologis serupa ini sangat jarang terjadi melekat pada ketokohan seseorang.  Justru kebanyakan ketenaran seseorang menjadi seketika runtuh, begitu ditemukan celah kelemahan ontologis pada yang bersangkutan. Banyak sekali peristiwa seperti itu terjadi; masih segar dibenak kita, tokoh agama kondang, bisa mengalami social rush begitu cepat, karena terjadi semacam kekeliruan sosial yang tidak bisa diterima oleh logika sosial. Ada juga Motivator yang mengalami hal yang sama karena kesalahan manajemen sosial.
Hal lain yang juga menumbuhkembangkan Gusdurian adalah kekompakkan keluarga inti dalam menjunjung tinggi marwah beliau. Pada keluarga ini tidak ditemukan silang posisi antarketurunan dalam mensikapi dan mendukung kebesaran Gus Dur. Ini menjawab dua hal, pertama, bahwa ketokohan sebagai seorang Bapak memang betul-betul ditanamkan oleh Gus Dur dan Ibu Sinta Nuria pada generasinya.  Atas nama kemerdekaan pribadi boleh saja untuk beda pendapat, namun ternyata generasi Gus Dur di rumah tetap selalu ada pada koridor yang sama. Berbeda dengan tokoh yang lain di Indonesia ini; atas nama Kemerdekaan bisa saja dua bersaudara atas nama payung yang sama, tetapi berhadaphadapan dalam mengaplikasikan ideologi payungnya.Kedua, bahwa Gusdurian sebelum keluar sebagai konsumsi publik terlebih dahulu terinternalisasi secara baik pada keluarga inti dan para santrinya. Hal ini berarti ada semacam masa pengendapan, penyaringan, evaluasi secara sosiologis terlebih dahulu. Dengan demikian sesuatu yang keluar sudah melalui proses panjang pemasakannya.
Sisi lain yang juga menjadi keunggulan beliau adalah melihat semua persoalan tidak terlepas dari sisi humoris manusiawi. Bingkai humor ini tidak jarang baru terasa jika kita sudah sendiri dan merenungkan dari apa yang beliau ucapkan. Adagium seperti BEGITU SAJA KOK REPOT, SEPERTI SEKOLAH TK, dan masih banyak lagi. Ucapan ucapan humor itu sering membuat orang tersinggung dan membuat orang lain marah. Namun dalam marah orang itu sebenarnya memunculkan kegelian jilid dua bagi yang melihatnya, yaitu geli yang pertama adalah dari ucapan Gus Dur sendiri, geli yang kedua,adalah perilaku orang yang marah karena sentilah humor Gus Dur, kita memandangnya jadi geli. Dobleeffek atau mungkin tripleeffek ini tidak banyak orang bisa memunculkannya, bahkan sekelas pelawak sekalipun.
Adalah sesuatu yang wajar sekiranya Gur Dur mendapatkan penghormatan sebagai Maha Guru Kemanusiaan. Hal ini dapat kita renungan dari kebijakkan beliau menghapuskan Departemen Sosial. Karena sifat sosial itu adalah fitrah yang harus melekat pada manusia, dan jika sifat ini kemudian dilembagakan dengan mendapatkan fasilitas, maka itu berarti membuat kemanjaan baru sekaligus mengingkari eksistensi individu yang merupakan sublimasi dari sifat individual dan sifat sosial. Dengan katalain, masalah-masalah sosial itu tidak lebih juga masalah individual, karena kedua hal itu bak dua sisimata uang yang sama. Jika manusia melaksanaan perilaku individual, sebenarnya dia juga dalam koridor perilaku sosial. Begitu juga manakala manusia itu melaksanakan perilaku sosial, sebenarnya itu adalah tugas wajib individual yang melekat. Oleh sebab itu cukup setingkat Menteri saja dan tanpa Departemen, jika tugas filosofisnya demikian.
Pikiran-pikiran filosofi di atas banyak baru disadari setelah beliau tidak ada. Banyak diantaranya justru mereka yang dahulu mengupat, setelah melek filsafat, baru menyadari bagaimana kesesatan berfikir yang mereka alami selama ini. Banyak hal yang ditinggalkan oleh Gus Dur sesuatu yang belum selesai, justru beliau mempersilahkan kepada kita untuk menyelesaikannya. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah sampai pada tingkatan berfikir paripurna, dan tidak akan sampai (bhs Jawa : Nyandak) bagi mereka yang tataran berfikirnya masih setengah-setengah, apalagi baru tingkat pemula.
Demikian juga pada waktu beliau menutup Departemen Penerangan, semua orang bertanya, lalu media apa yang dipakai pemerintah untuk menginformasikan semua pekerjaan kepemerintahan. Ternyata ada dasar filosofis yang selama ini kita abaikan. Sadar atau tidak sadar kecenderungan individu itu akan menunjukkan kebaikannya saja, kelemahan yang dimiliki akan ditutupi serapat mungkin. Tindakan bodoh ini baru kita sadari justru kecenderungan ini terbawa kepada perilaku kelembagaan yaitu mengumbar kebaikan diri, lupa kekurangan yang harus diperbaiki. Akibat lanjut ialah kita akan terninabobok dengan laporan Asal Bapak Senang (ABS) yang sengaja dibuat untuk menyenangkan hati atasan, sehingga lupa akan kekurangan. Tidak jarang pada waktu itu selalu keluar kalimat ATAS PETUNJUK BAPAK PRESIDEN. Lalu apa guna dibuat Departemen kalau semua petunjuk dijadikan dasar, bukan hasil kajian lapangan. Kelemahan manusiawi ini oleh Gus Dur cepat ditangkap dan diselesaikan dengan cara membubarknnya. Akibatnya informasi menjadi terbuka, kita masing-masing menjadi sumber informasi sekaligus Polisi informasi. Karena jika ada informasi yang tidak patut semua kita akan mencegahnya, sebaliknya jika ada informasi yang patut disebarkan maka kita akan menyebarkannya. Terlepas dari segala kelemahan cara ini, paling tidak kita akan berproses menjadi penerima dan penyebar informasi yang dewasa dan bertanggungjawab.
Masih banyak lagi tinggalan filosofis dari Gud Dur pada bangsa ini yang tidak mungkin kita bahas satupersatu pada halaman yang terbatas ini, akan tetapi paling tidak mulai sekarang kita menyadari bahwa apa yang dipikirkan Gus Dur adalah pemikiran yang melampaui jamannya. Jika ada pepatah yang mengatakan HARIMAU MATI MENINGGALKAN BELANGNYA, untuk seukuran Gus Dur rasanya tidak tepat, justru untuk ukuran beliau Harimau Mati bukan hanya meninggalkan belangnya yang indah, tetapi juga Cakarnya yang kokoh, Taringnya yang tajam, sorot mata yang kemilau, sera kegigihannya yang tanpa batas.
Selamat Jalan Gus, hanya doa yang mampu kami panjatkan untukmu, karena kesempurnaanmu telah membawa kami kepada pemahaman akan ketidak sempurnaan kami. Jejak-jejakmu hanya mampu kami pandang, karena kami tidak akan mampu menapaki tapak-tapakmu. Tapakmu yang telah menghujam Nusantara, bahkan Dunia, membuat kami tidak berarti apa-apa. Hanya ALLOH yang Maha Tahu menempatkan orang semulia dirimu dialam sana. Sekali lagi SELAMAT JALAN GUS.





Friday, 23 December 2016

22 Desember

22 Desember

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar dan Direktur Pascasarjana Unila

Pada saat merenungkan peristiwa 2 Desember yang digagas banyak orang, pemikiran keluar dari pakem muncul dengan sebersit pertanyaan ; jangan-jangan orang abai dengan 22 Desember. Tanggal itu dikenang sebagai Hari Ibu, anak-anak muda sekarang yang gemar bahasa asing mengganti label dengan Mother Day. Bahkaan ada diantara mereka membuat Kue penghormatan buat Ibu mereka. Hal serupa itu sah-sah saja untuk jaman yang sudah berubah ini.
Pada hari itu mengingatkan kembali sosok seorang Ibu yang menunggui anak-anaknya belajar, di bawah temaram Lampu Minyak (Jawa: Ublik), beliau memainkan Kawat Kait benang untuk merajut, menjadikan Taplak Meja, atau apapun lainnya. Sesekali beliau bersenandung lagu lawas, yang tidak tahu siapa penulisnya lagu itu sampai sekarang.  Sesekali juga beliau bertanya kepada anak-anaknya apa yang bisa beliau bantu. Wajah ihlas walau lelah tampak menggurat diwajahnya; seakan beliau membimbing kami untuk menggapai cita-cita masa depan, walau pada saat itu kami belum tahu apa masa depan itu, kami hanya ingin menyenangkan Ibu bahwa kami menurut perintahnya. Ibu sangat paham kapan kami lelah dan harus tidur, dan kapan waktunya kami mendengarkan dongengan saat menjelang tidur.
Pertanyaan tersisa, masih adakah suasana itu pada keluarga Indonesia sekarang. Jawabannyanya, rasanya sudah menjadi barang langka. Semua atas nama kemajuan dan modrenisasi, sudah berubah 360 derajat. Sekarang sudah menjadi pandangan umum, keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, Anak berada pada satu tempat yang sama tetapi pada ruang yang berbeda.  Secara lahiriah mereka berada di tempat yang sama, padahal mereka tidak terhubung satu sama lain. Mereka tereliminasi secara masif melalui media sosial dengan ruang lain bersama orang lain. Dengan kata lain mereka berada pada tempat yang sama tetapi tidak pada ruang yang sama.
Revolusi Media Sosial (ReMedSos) ini sekarang begitu masif melanda individu Indonesia, bahkan ada petinggi Indonesia yang menyatakan rata-rata orang Indonesia berada pada durasi 13 jam perhari berada di MedSos. Jadi tidak mustahil untuk mengumpulkan sepuluh juta orang di Monas tidak perlu menggunakan undangan fisik, cukup undangan senyap melalui MedSos hal itu bisa terwujud dalam tempo yang singkat. Tidak perlu harus menggunakan Helikopter buat menyebar undangan. Demikian juga mencari dana untuk suatu kegiatan tidak harus membawa proposal dari pintu kepintu, cukup mempostingnya di laman gaget, semua akan terkumpul.
Ada yang menggantung sebagai residu sosial dari revolusi MedSos, yaitu pekerjaan Ibu makin berat dari sebelumnya. Ibu harus mampu membaca gerak anak di rumah bukan hanya dengan pancaindra saja, akan tetapi juga melalui mata batin. Karena mereka berinteraksi dengan teman melalui media, tidak jarang efek emosi dari media akan mempengaruhi, dan jika terabaikan bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu ibu harus melek teknologi, agar keluarganya terhindar dari dampak negatif keberadaan teknologi.
Menjadi Ibu masa kini ternyata bukan sesuatu yang mudah, di samping harus memiliki kemampuan lebih bidang manajemen keuangan, karena tingginya biaya ekonomi, juga harus memiliki kemampuan menguasai teknologi komunikasi. Banyak sekali ibu mengalami gagal paham akan persoalan anak-anaknya; karena rendahnya kemampuan penguasan teknologi informasi.
Ibu masa kini dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang tidak jarang harus mengorbankan tenaga dan pikirannya di luar kewajaran. Bahkan harus bekerja ekstra keras, karena menjadi Polisi sekaligus Penasehat buat anak-anaknya. Pekerjaan rumah yang tadinya hanya sekitar: Dapur, Kasur, dan Sumur; sekarang ditambah dengan ; TUTUR, SEMBUR, dan UWUR.
Tutur adalah nasehat yang harus diberikan kepada seluruh isi rumah; terutama pada anak-anaknya. Tutur lebih pada ucapan bijak yang disampaikan ibu kepada anak-anaknya. Tutur yang lebih dikenal dengan Pitutur adalah nasehat-nasehat mulia yang disampaikan ibu pada anak2nya. Nasehat ini lebih menekankan pada tata laku moralitas bagi yang mendengarkannya. Namun ada prasyarat yang harus dimiliki yaitu sipemberi nasehat, dalam hal ini Ibu, harus mampu menunjukkan perilaku mulia seperti tuntutannya. Tanpa itu; maka Tutur yang diberikan akan kehilangan kewibawaannya, dan jika itu dilakukan berlebihan ; maka kesan cerewet yang muncul ;  bahkan  anak anak sekarang akan memberi label lebay.
Sembur adalah nasehat yang bernada keras, namun bukan bermakna marah. Ibu harus mampu melakukan ini kepada para putra-putrinya di rumah. Nasehat yang keras diperlukan untuk membangun semangat, sehingga para putra-putrinya tidak berjiwa lemah.  Sembur bukan berarti harus bawel, atau juga harus dengan nada tinggi. Sembur adalah cara Ibu memompakan semangat pada putra-putrinya agar tidak menyimpang dari pakem laku yang sudah ditetapkan. Sembur lebih bernuansa menegakkan disiplin pada putra-putrimya, sehingga mereka kelak menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi tantangan hidup.
Uwur adalah memberikan semacam bantuan finansial seadanya kepada para putra- putri. Finansial disini bukan hanya berupa keuangan semata, akan tetapi lebih pada hal-hal yang bersifat bantuan material. Ibu harus siap menjadi Juru Selamat bagi putra-putrinya dalam arti luas.
Tampak di sini semakin nyata bahwa untuk menjadi Ibu pada era yang akan datang tidak cukup hanya pandai, tetapi dituntut cerdas. Tuntutan ini sejalan dengan sudah tidak adanya “dinding” di antara rumah-rumah. Semua sudah tembus dengan gelombang informasi melalui Media Sosial, yang menyerbu secara masif ke semua penjuru. Revolusi MedSos ini jika tidak dimanfaatkan dengan bijak oleh para Ibu sebagai orang yang ditakdirkan untuk mendampingi putra-putrinya, maka akan terjadi Goncangan Sosial yang dahsyat melanda keluarga.
Anak-anak diusia dini sampai remaja mengidolakan Ibunya. Posisi Ibu sebagai posisi sentral yang mereka anggap dapat menyelesaikan apapun persoalan mereka. Kondisi seperti ini banyak keluarga baru yang mengambil keputusan Ibu tidak harus ikut mencari nafkah, cukup mengurus anak-anak di rumah. Bahkan dari hasil penelitian  homeschooling (Sekolah Rumahan) ternyata 99 persen mentornya adalah Ibu mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Ibu menjadi kata penentu bagi masa depan anak-anakknya.
Namun ada sisi lain yang juga kita harus perhatikan, ternyata jumlah terbesar penghuni Panti Werda adalah Perempuan. Rata-rata mereka adalah Oma-Oma yang sudah hidup sendiri, atau tidak memiliki keluarga. Pada Hari Ibu ini mereka juga berhak mendapatkan perhatian kita semua, karena mereka juga adalah bahagian dari Hari Besar itu. Tidak jarang diantara mereka waktu mudanya berjasa, akan tetapi karena faktor tertentu sehingga mereka berada di Panti Werda. Banyak jasa mereka seiring perjalanan waktu, menjadi terlupakan. Saatnyalah kita pada momentum hari bersejarah ini untuk megingat mereka.
Kata “Ibu” sendiri semua kita telah mempopulerkannya dengan memberikan kata depan kata “IBU” pada beberapa daerah, benda, dan lainnya untuk memberikan labeling penghormatan yang lebih. Kata “Bapak” tidak pernah dapat menyamai kata lebih dari “Ibu”. Hal ini menunjukkan secara Transendental Ibu memiliki kelebihan. Kelebihan kodrati ini menjadikan semacam kekuatan dahsyat yang hanya dimiliki oleh Ibu.
Menghormati Hari Ibu tidaklah cukup dengan membebaskannya hari itu dari semua pekerjaan rutinitas yang melekat pada Ibu, atau memberinya hadian istimewa dengan mengajak makan bersama, atau mengajaknya bertamasya; akan tetapi bagaimana memberikan apresiasi kepada Ibu untuk mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Menempatkan Ibu pada kedudukan yang bermartabat sebagai sumber kehidupan keluarga.
Hal ini sangat jarang dilakukan karena semua kita cenderung terjebak kepada rutinitas, tidak dapat berfikir keluar dari pakem yang ada. Hari Ibu hanya dihiasi dengan sekedar formalitas, selesai pada berkain kebaya, kunjungan ke Panti, makan-makan; semua selesai dan kembali keutinitas. Apakah hanya itu untuk Ibu ?.


   

Wednesday, 14 September 2016

SEKOLAH ITU “MILIK SIAPA”

SEKOLAH ITU “MILIK SIAPA”

Sudjarwo. Guru Besar FKIP Unila

Minggu-minggu ini kesibukan DPRD Provinsi Lampung khususnya Komisi V bertambah, hal ini terjadi karena konsekwensi dari diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia N0. 123 tahun 2014, tentang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur untuk Penyelenggaran Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Gubernur bersama DPRD harus menyiapkan Peraturan Daerah guna menindaklanjuti Peraturan Menteri tersebut, walaupun dipemukaan hal itu terkesan mudah dan ringan, ternyata pada tataran implementasi banyak hal yang harus diperhatikan.

Selama ini Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan wilayah kerjanya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tentu wilayah birokrasi ini menyimpan sejuta makna bagi petinggi yang mengaturnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri wilayah ini menjadi medan tarikmenarik antarkepentingan dari para pemangku kepentingan.  

Berdasarkan pengalaman Jelajah Nusantara, ternyata banyak Daerah Tingkat Dua yang menjadikan SMA/SMK sebagai sumber dari Tenaga Andalan Kabupaten. Bahkan dibeberapa daerah Ketua Bapedanya ada yang dari Guru SMA, dan untuk beberapa Kepala Dinas juga dari Guru SMA. Secara hakekat dasar Hak Hak Azazi Manusia hal ini sah-sah saja, namun jika dilihat dari pembinaan personil, maka Guru Guru terbaik di tingkat SMA/SMK akan semakin berkurang karena mereka hijrah kebirokrat dengan berbagai alasan. Akibat jangka panjang mutu pembelajaran di SMA/SMK secara signifikan akan mengalami penurunan.

Untuk Provinsi Lampung hal tersebut di atas juga tidak terhindarkan; tidak sedikit guru-guru terbaik yang dimiliki SMA/SMK berhijrah ke birokrat, bahkan ada diantara mereka pada saat sekarang menduduki posisi kunci untuk tingkat Kabupaten/Kota. Karena mereka adalah orang-orang pilihan, maka tentunya mereka menjadi sukses, walaupun ditempat sekolah yang ditinggalkan untuk mendapatkan sekaliber guru tadi harus menanam kembali sepuluh sampai duapuluh tahun ke depan. Pertanyaan tersisa apakah dengan dikembalikan ke Provinsi eksodus seperti ini tidak akan terjadi. Jawabannya belum tentu.

Masalah Program.  
Pada waktu SMA/SMK dikelola oleh Dinas Kabupaten Kota, mereka menjadi instansi strategis yang cenderung politis. Program-program populer untuk mengangkat citra pimpinan daerah yang bermuatan politis sangat dimungkinkan untuk Dinas Pendidikan. Bandarlampung dengan Biling-nya, Lampung Barat dengan Bantuan Siswa ; adalah bantuan sosial yang sangat baik idenya, walaupun dalam implementasinya banyak hal yang tidak sesuai sasaran bahkan tidak jarang muatan politiknya menjadi begitu kental.

Terlepas dari hal-hal tersebutkan di atas, persoalannya sekarang bagaimana kesiapan Dinas Provinsi untuk melanjutkan program tersebut. Pada satu sisi program tersebut bagu, pada sisi lain jika itu dilaksanakan oleh Provinsi maka azaz keadilan harus dikedepankan, maksudnya harus diberlakukan untuk semua daerah. Pertanyaan tersisa adalah bagaimana dengan penganggaran, dan instrumen untuk menemukenali masalah apakah juga sudah disiapkan.

Masalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Secara jujur harus diakui pada saat ini banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan PNS, tetapi kelebihan tenaga pendidik dan kependidikan honor. Hal ini terjadi karena sekolah adalah lembaga “penitipan” para pemegang kekuasaan untuk menjadikan sekolah sebagai terminal untuk menjadi PNS melalui tenaga honorer.

Menyikapi kondisi di atas Dinas Pendidikan Provinsi sudah harus menyiapkan tata aturan agar tidak terjadi “ledakan” tenaga honorer yang tidak sesuai bidang keahlian, jumlah besaran, dan penganggaran. Jangan sampai justru Dinas Provinsi menambah masalah baru dengan “menitipkan” lagi tenaga honorer sehingga membebani anggaran Belanja Pegawai Provinsi. Penulis memperkirakan masa jeda seperti sekarang ini, jumlah tenaga “honorer siluman” seperti ini akan membengkak.

Masalah lain yang tidak kurang urgennya adalah kepatutan dan kepatuhan dalam pengangkatan Kepala Sekolah. Selama ini Pemda Tingkat II terkesan mengangkat Kepala Sekolah dengan menggunakan tataaturan yang tidak sesuai dengan tataaturan baku. Kepentingan “Balas Jasa politik” dan kepentingan “material” sering mengemuka, sehingga ada semacam transaksional kepentingan yang begitu dominan. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang jelas oleh Dinas Pendidikan Provinsi tentang pengangkatan Kepala Sekolah secara terbuka dan transparan. Dinas disarankan membentuk tim indipenden untuk menilai kinerja kepala sekolah yang ada guna direkomendasi diteruskan atau tidak, kemudian pada masa depan untuk jabatan Kepala Sekolah dibuka tes atau uji kepatutan dan kelayakan oleh satu tim indipenden yang dapat menghasilkan pilihan-pilihan, dan keputusan yang diambil oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan tadi.

Mulai dari sekarang Dinas Pendidikan Provinsi sudah harus melakukan penelusuran rekam jejak dari semua guru SMA/SMK yang menjadi kewenangannya; karena disinyalir ada sejumlah oknum guru yang melakukan ketidakpatutan dalam proses kenaikan pangkat. Sehingga bisa terjadi secara kepangkatan yang bersangkutan tinggi, namun dilihat dari kinerja akademiknya tidak sebangun dengan ketinggian pangkat administratifnya. Hal ini penting agar mereka yang nantinya masuk bursa Kepala Sekolah diperoleh yang memang layak tanding.

Terakhir perangkat yang harus disiapkan adalah Pengawas Sekolah. Untuk fungsional satu ini Dinas Pendidikan Provinsi harus memiliki alat ukur kreteria bagi mereka yang akan masuk pada karier ini. Pengawas Sekolah bukan jabatan “terusan” dari tidak menjadi Kepala Sekolah lagi. Akan tetapi memang jabatan akademik untuk memberikan pendampingan kepada guru yang ada di lapangan dalam menggelar proses pembelajaran. Kreteria minimal berpendidikan Strata dua Pendidikan yang merupakan alumni Perguruan Tinggi terakreditasi, memiliki rekam jejak akademik, dan lain sebagainya; bisa dijadikan kreteria untuk melakukan test kepatutan dan kelayakan bagi calon Pengawas Sekolah.

Semoga Dinas Pendidikan Provinsi sudah mempersiapkan diri baik secara fisik maupun suasana batin untuk menerima tugas berat baru dengan kembalinya SMA/SMK keranah tugasnya.








PENDIDIKAN SEBAGI SISTEM

PENDIDIKAN SEBAGI SISTEM
 A.Pengantar

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupaka suatu keseluruhan. Sistem merupakan istilah yang memiliki makna sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebutan yang melekat pada sesuatu (Rustam Ali Sodiqin, diakses pkl 11.45. 21 Agst 2016).

Sistem adalah sebagai kesatuan dari unsur-unsur atau komponen yang saling berinteraksi guna mencapai tujuan. Hubungan antarelemennya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya. Hubungan ini merupakan hubungan fungsional, karena satu sama lain berfungsi sebagai sebab akibat dari lainnya. Hubungan serupa ini dalam kehidupan nyata banyak sekali contoh yang dapat kita ambil.

Pendidikan sebagai suatu kebutuhan hidup manusia, tentunya berproses seiring dengan tugas perkembangan yang melekat pada periodesasi perkembangan pada manusia. Oleh sebab itu idealnya tugas perkembangan manusiaa itu sejalan dengan usia kronologisnya. Namun demikian pada kenyataannya bisa saja tidak sejalan, bahkan saling mendahului diantara keduanya. Oleh sebab itu di kalangan ahli pendidikan dikenal Pendidikan In-Formal, Formal, dan Non-Formal.

Pendidikan sebagai proses dalam berkehidupan tidaklah berarti berjalan terpisah-pisah; akan tetapi merupakan rangkaian yang tak terpisahkan antara segmen satu dengan segman lainnya, dan proses ini berjalan sepanjang hayat manusia itu. Setiap segmen itu memiliki perbedaaan antara individu satu dengan individu lainnya, baik dalam bidang pengalaman belajar yang  diperoleh, maupun peristiwa pembelajaran yang dihadapi. Bisa saja fragmen kehidupan yang dihadapi sama, akan tetapi dalam menyikapi dan pengalaman individual yang diperoleh akan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.

B.Kurikulum dan Pendidikan

Kurikulum adalah rancangan pengalaman belajar yang disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selama ini pengertian kurikulum diartikan secara sempit diperuntukkan pada pendidikan formal dan non-formal. Jika itu dimaknai sebagai sesuatu yang tertulis, maka hal itu benar. Namun perlu diingat bahwa ada kurikulum yang tidak tertulis, beberapa ahli menyebutnya sebagai hidden curicullum (Sudjarwo : 2015). Kurikulum tak tertulis ini sebenarnya lebih luas dan sangat beragam tersedia pada Pendidikan In-formal, Formal, maupun Non-Formal. Menurut UU no. 20 tahun 2003, kurikulum adalah “Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. (Bab I Pasal 1 ayat 19). (UU. Sisdiknas : 2003).

Kurikulum Pendidikan In-FormalPendidikan in-formal dilaksanakan dalam kehidupan keluarga; tentunya tidak mengenal kurikulum formal yang tertulis, akan tetapi pada lembaga ini proses pendidikan melalui proses sosial seperti sosialisasi, akulturasi, dan assimilasi. Bahan bakunya adalah tata laku atau norma yang hidup didalam keluarga itu.

Pengenalan akan perilaku ; baik –buruk; suka – tidak suka, dan lain sebagainya justru merupakan proses pembelajaran dalam keluarga dengan kurikulum informalnya. Proses ini berjalan maju berkelanjutan, sehingga anggota keluarga tadi membentuk keluarga baru karena perkawinan. Pada keluarga baru tadi ada beberapa perilaku bawaan dari keluarga pertama yang terus terbawa menjadi kebiasaan, dan ini menjadi semacam  “penanda” dari garis turun keluarga tersebut bahkan berproses menjadi belife.

Kurikulum Pendidikan FormalPendidikan formal sangat mensyaratkan adanya kurikulum dalam proses pembelajaran; namun perlu dipahami bahwa kurikulum formal secara tertulis tidak lagi dibicarakan pada sajian ini; akan tetapi pembicaraan lebih pada kurikulum yang tidak tertulis.

Perlu disadari bahwa proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di muka/di dalam kelas saja, akan tetapi juga berlangsung di luar kelas; bahkan di luar lembaga pendidikan. Pendidikan dalam hal ini menjadi “patron” bagi peserta didiknya, sehingga apa yang menjadi perilakunya akan menjadi kurikulum hidup bagi peserta didiknya. Sebagai contoh; banyak dosen yang tidak belajar ilmu Dedaktik-Methodik secara teeoritis keilmuan, tetapi begitu diaa menjadi dosen, maka dosen yang dijadikan patronnya, akan menjadi contoh panutannya dalam mengajar. Dengan demikian dosennya tadi telah menurunkan keteladanan kepada mahasiswanya melalui kurikulum kehidupan, yang semua itu berbentang panjang sejalan perjalanan studi mahasiswanya.

Kurikulum Pendidikan Non-FormalPendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Indonesia dimasukan dalam kategori pendidikan non-formal.  Di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 dan 27 disebutkan pedidikan non formal dan informal diakui keberadaannya oleh undang-undang sebagai pengganti/ pelengkap pendidikan formal. (UU Sisdiknas, 2003). Pembinaannya di bawah Ditjen PNFI, dahulu dikenal dengan nama Ditjen Pendidikan Luar Sekolah. Secara konsisten berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Kontribusi Ditjen PNFI bagi pendidikan masyarakat semakin luas dan perkembangannya menggembirakan.

Produk dari Pendidikan Non-Formal akhir-akhir ini dihargai setara dengan pendidikan formal. Ini dapat kita lihat diakomodasinya Tamatan Kejar Paket A,B,C menjadi setara dengan pendidikan SD, SLTP, dan SLTA. Bahkan alumni paket C dapat mendaftar mengikuti ujian seleksi masuk Perguruan Tinggi.

Secara keseluruhan bahwa pendidikan itu perjalanannya berproses, dan tidak dapat dipisahkan secara nyata antara lingkup informal, formal, dan nonformal. Sifat maju berkelanjutana ini jika digambarkan maka akan tampak sebagaai berikut:   
                             Gambar : Proses Pertautan  Wilayah Pendidikan dilihat dari cakupan.

Jika dilihat dari ilustrasi gambar di atas bahwa pendidikan itu berlangsung secara proses, dan pakem formal yang disebut dengan kurikulum itu hanya ada pada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Namun demikian bukan berarti bahwa pendidikan itu berlangsung terpaku pada kurikulum formal saja, akan tetapi juga dikontribusi oleh kurikulum tersembunyi (hidden curicullum) yang dimakalah ini diberi label “Kurikulum Kehidupan”.

Berdasarkan konsep pemikiran di atas bahwa pendidikan itu berjalan tidak bisa sendiri-sendiri atau complementer, akan tetapi harus berproses berkelanjutan dan berkaitan dengan banyak hal. Oleh sebab itu Cony Semyawan mengatakan bahwa kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang siap menampung perubahan jaman (1983). Bahkan lebih jauh dijelaskan bahwa kurikulum merupakan komponen proses dalam penyelenggaraan pendidikan.  Atas dasar itu juga maka hasil pendidikan tidak dapat dilihat hasilnya secara cepat; akan tetapi haruslah melalui proses yang panjang juga dan waktu yang lama.

C. KesimpulanHasil pendidikan tidak dapat dilihat atau dirasakan hasilnya dalam waktu singkat, karena penyelenggaraan pendidikan itu berjalan melalui proses. Oleh sebab itu Pendidikan adalah instrumen by disain dalam proses kehidupan manusia yang berlngsung sepanjang hayat.  
DAFTAR PUSTAKA
Semyawan, Cony : 1983. Pengantar Ilmu Pendidikan. IKIP Jakarta.www.curiculum.com.Rustam Ali Sodiqin, diakses pkl 11.45. 21 Agst 2016.Sudjarwo : 2015.   Proses Sosial dan Interaksi Sosial dalam Pendidikan. Mandar Maju. Bandung.Undang Undang Sistim Pendidikan Nasional, 2003.

Thursday, 18 August 2016

LAMPUNG BARAT MENGEJAR MUTU PENDIDIKAN

LAMPUNG BARAT MENGEJAR MUTU PENDIDIKAN


(Lampung Post 18 Agustus 2016)

Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Saat ini Bupatinya adalah Drs. Mukhlis Basri dan Wakilnya Drs. Hi. Makmur Azhari. Kalimat itu sangat kering dan akademis sekali. Penulis mempunyai pengalaman sedikit panjang dengan kabupaten ini, sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Pesisir Barat 25 OKTOBER 2012.
Pada awal tahun 80-an sebelum adanya jalan Lintas Barat penulis menapaki beberapa desa di daerah ini masih menggunakan Ponton yaitu alat penyeberangan sungai dengan menggunakan semacam perahu tetapi terbuat dari besi untuk mencapai Bengkunat dari arah Krui. Untuk beberapa tahun kemudian penulis bersama rombongan dari Universitas Lampung, yang komando oleh almarhum Drs. A.Kantan Abdullah, dan drivernya Bapak Drs. Edy Santoso. M.Pd. menjajal jalan tembus yang masih Onderlah. Pada saat mendaki bakal jembatan Ngambur, kami harus turun dari mobil Kijang, karena tidak mampu menanjak dan harus di dorong.

Sekitar tahun 1998 daerah ini dikenai program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) kebetulan penulis ikut masuk kembali ke daerah ini dengan membawa program Proyek Kehutanan bersama almarhum Drs. Mas’ud Yusuf. M.Pd. Daerah ini sudah menunjukkan geliat akan adanya kemajuan yang luar biasa. Semangat untuk maju pada dunia pendidikan sudah mulai terasa. Tokoh masyarakat dan Tokoh adat sepertinya satu suara, bahwa melalui pendidikanlah daerah ini maju. Perlu diingat bahwa jauh sebelum kemerdekaan Kota Liwa sudah menorehkan sejarah panjang. Daerah ini sekitar pertengahan tahun 1930-an merupakan basis berdirinya Organisasi Muhammaddiyah. Banyak putra daerah ini sudah pergi sekolah ke Yogjakarta. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Prof. Dr. A.Muolok yang pernah menjadi Menteri kesehatan, Prof. Dr. Tanwir, asli Pulau Pisang; pernah menjadi Pembantu Rektor di Universitas Padjadjaran, dan masih segudang lagi tokoh nasional yang warga asli Lampung Barat.

Beberapa kali pada awal tahun 2000-an ini penulis menjadi Koordinator Pemantau Ujian Nasional dari Universitas Lampung yang bertugas di Lampung Barat. Hampir semua SMA/SMK Negeri penulis jelajah. Kesan utama yang kuat dari daerah ini adalah kepedulian dari pemerintah daerah yang sangat concent pada mutu pendidikan. Duwet Politisi dan Birokrat yang menjadi pucuk pimpinan daerah ini begitu sampai pada akar rumput. Drs. Mukhlis Basri sebagai wakil politisi yang asli Warga Tebu menapaki karier politik dari papan bawah. Beliau seolah penerus pikiran Soekarno, Presiden RI Pertama yang pernah menapakkan kaki di Sumberjaya tetangga desa Tebu; dan Wakilnya Drs.hi.makmur azhari adalah tokoh birokrat yang ikut membidanni lahirnya Lampung Barat; seolah dua sisi mata uang yang saling melengkapi.

Muhlis Basri dan Mahmur Azhari sejak 2009 adalah Kepala Daerah pertama yang memberikan subsidi pada seluruh pelajar SD, SMP dan SMA/SMK pertama di Lampung. Jauh sebelum JOKO WIDODO Walikota Solo melakukan hal serupa. Subsidi itu diantaranya adalah memberikan pakaian seragam secara gratis, dan bantuan pada siswa kurang beruntung secara ekonomi. Selama bertugas tidak kurang sudah tiga kali berdiskusi dengan beliau berkaitan dengan visi pendidikan, ternyata terobosan-terobosan baru telah dilakukan, antara lain memberikan prioritas pembangunan SMK untuk daerah-daerah yang daerahnya memungkinkan. Program ini jauh lebih mendahului apa yang menjadi program Mendiknas pada waktu itu.

Namun demikian bak pepatah mengatakan “Tak ada gading yang tak retak”, Lampung Barat masih menyimpan persoalan-persoalan pendidikan yang menjadi Pekerjaan Rumah bagi seluruh elemen yang ada di sana, diantaranya ialah pada tahun 2015 Kabupaten ini ditetapkan oleh pusat sebagai Daerah Tertinggal. Dari sisi politis memang ini tidak menguntungkan, tetapi dari sudut lain sebenarnya penetapan ini kurang begitu tepat, mengingat upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat begitu maksimal. Harus diakui bahwa kendala alam untuk wilayah ini merupakan persoalan tersendiri.

Model penduduk migrasi musiman masih menjadi ciri demografis daerah ini, sehingga pada saat musim petik kopi, maka tenaga buruh petik berdatangan ke daerah ini; tidak jarang mereka berasal dari luar Provinsi. Sebaliknya saat kopi tidak begitu baik buahnya, maka penduduk desa yang ada harus menderita kemiskinan yang sangat, hal ini ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat. Dampak pada usia sekolah pada saat  musim panen baik, banyak anak-anak lebih tertarik menjadi buruh pemetik kopi dari pada sekolah, sebaliknya pada saat kopi tidak menguntungkan mereka menjadi tenaga kerja tidak terdidik. Oleh sebab itu angka putus sekolah pada daerah seperti ini masih memprihatinkan. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah menjadi terkesan sia-sia karena benturan budaya sesaat seperti ini, akibat lanjut usia perkawinan dini untuk beberapa daerah kantong masih cukup memprihatinkan.

Sisi lain yang perlu menjadi pemikiran adalah bagaimana mencari pemimpin Lampung Barat ke depan yang harus sekelas Muhlis Basri atau melebihinya, karena tipe pemimpin seperti ini untuk wilayah geografis dan demografis seperti Lampung Barat harus maju berkelanjutan. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah Ganti Pemimpin Ganti Program, yang tertinggal hamparan bangunan mangkrak, dan rasa dendam politik yang terbangun.

Selamat Ulang Tahun Lampung Barat, semoga tetap jaya di masa depan.

Sunday, 14 August 2016

MENYISIR GIGIR ZAMAN

MENYISIR GIGIR ZAMAN


(Lampost. 13 Agustus 2016)

Tidak terasa usia Harian LampungPost bertambah, kenangan bersamanya terus merayap seiring perjalanan waktu dan usia penulis. Harian ini penulis kenal di awal tahun 80 an, dan secara berkala beberapa koplet tulisan dikirim untuk mengisi rubrik yang khusus disediakan pada harian ini. Sesekali waktu jika ada topik yang menarik sampai sekarang masih mengirimkan gagasan kemari, hanya karena ingin ada regenerasi, maka penulis sekarang lebih banyak menahan diri untuk memberi kesempatan pada penulis muda produktif berkiprah.

Ada “rasa” tersendiri yang dimiliki oleh harian ini dalam menampung dan menyalurkan ide-ide para penulis yang banyak bermunculan. Harian ini menjadi oase bagi para “Pengelana maya” untuk menyampaikan gagasan, idea; bahkan pemikiran-pemikiran cerdas yang kala itu menjadi barang langka. Cengkeraman Orde Baru pada kebebasan Pers sangat terasa menjadi semacam koridor maya yang harus dipatuhi oleh LampungPost. Namun koridor ini membuat para penulis menjadi cerdas dalam menyampaikan ide, dengan membungkusnya melalui “sanepo” atau kias dalam berhalwat dengan pembaca. Generasi Bambang Ekawijaya, dkk, mewakili pentas sejarah ini, dan seorang wartawan foto pada waktu itu yang dimiliki LamPost bernama Syamsi Derauf, beliau handal dan mampu menyajikan foto momen yang hanya dimiliki Lampost dan JakartaPost.

Seiring perjalanan waktu pada era 90 an keterbukaan mulai menyeruak, dan para penyampai ide di Lampungpostpun terkena imbasnya. Zaman “Glasnost”nya Indonesia membawa Generasi Hariwardoyo, Jajat Sudrajat, dkk, adalah mewakili pentas ini. Tulisannya terkesan lugas, padat dan sering bermuatan akademis filosofis. Pada era ini alumni Wartawan Kampus mulai ikut memberi warna; oleh karena itu ada sedikit “keangkuhan” di sana, karena era baru atas nama reformasi menjadikan berfikir menjadi terbuka dan sedikit “liar”.

Kawan dan Lawan
LampungPost mulai dilirik oleh para pejabat pemerintah maupun swasta yang memposisikan Lampost sebagai teman sekaligus lawan. Tidak jarang harian ini pada satu episod memuji, namun besok mencaci. Oleh karena itu posisi “jinak-jinak merpati” ini menjadikan kru harian ini menanggung beban moral yang tidak ringan. Hanya yang menguntungkan adalah di sana ada Bambang Ekawijaya yang terus eksis mengawal ideologi demokrasi pada ranah pemberitaan. Mulai dari era inilah Halaman Opini LampungPost menapaki harinya, dan menjadi barometer daerah ini.

Pemilahan pemikiran dan aliran mulai menyeruak begitu masuk era 2000 an. Harian ini menjelma menjadi raksasa, sejalan dengan masuknya pemilik modal raksasa Perss negeri ini yang menjadi penyandang dana. Para penulisnya muncul beriringan dengan “ideologi” yang di bawa oleh para penjaga gawangnya. Rubrik Opini menjadi sampul wajah ideologi para Pemimpin Redaksinya; sehingga mereka yang memiliki indera ke (baca: Tujuh) akan mampu membaca ideologi apa yang sedang diusung oleh LampungPost.

Mulai saat itu pemerhati dan penulis LampungPost mengindonesia. Tulisan tidak lagi menjadi domain penulis daerah, tetapi menjadi domain semua orang Indonesia dimana saja berada, yang penting satu mazhab pemikiran dengan para redakturnya. Pada satu sisi kondisi ini sangat baik, karena harian ini menjadi menasional, tulisan tulisannya menjadi rujukkan nasional. Pada sisi lain ada seleksi alami yang dibangun tidak sengaja oleh Lampungpost adalah adanya seleksi ideologis bagi penulis daerah dan redaktur daerah. Redaktur yang tidak segaris dengan ideologi “pemegang kuasa” atau “yang mbaurekso”; atas nama “Penyegaran” dan apapun namanya; secara perlahan mereka harus “ihlas” untuk tidak berada pada lingkaran Lampost.

Tantangan Lampost saat sekarang adalah maraknya Koran Digital yang terus menggurita. Ada pewarta yang setiap detik menyajikan berita, ada Blok Individu yang siap mewartakan apa saja, ada media sosial yang setiap orang bisa menjadi wartawan untuk sesamanya. Tidak perlu suntingan redaksi dan persyaratan yang terlalu rumit. Semua ini jika tidak tidak disikapi dengan arif bijaksana, Harian Lampung Post pelan tapi pasti akan menuju pada kuburnya. Oleh sebab itu atasnama pencinta Lampung Post di samping mengucapkan Selamat Ulang Tahun, juga mewanti wanti agar para punggawa LampungPost untuk segera mempersiapkan diri menuju perubahan digitalisasi yang paripurna.



Friday, 3 June 2016

ANTARA TAHTA DAN PENJARA

ANTARA TAHTA DAN PENJARA

Pada saat pulang bersama dari Serang dengan rombongan ditengah Selat Sunda yang sedang bergejolak, kami rombongan berada di dalam Kapal Penyeberangan Fery Merak menuju Bakhahuni, pimpinan rombongan yang sekaligus Dekan berteriak saat melihat tayangan Televisi di Ruang Utama Penumpang, saat melihat adegan bagaimana seorang pimpinan partai besar di Republik ini tersandung perkara korupsi.
Terlepas dari kebenaran issue itu adalah bukan ranah yang untuk dibicarakan pada tulisan ini, akan tetapi bagaimana tipisnya batas antara Tahta yang diduduki seseorang dengan Penjara disisi lain adalah sesuatu yang menarik untuk di kaji. Kondisi negara yang seperti sekarang ini setiap hari media masa, terlepas dari apa motivasinya, menampilkan suguhan yang berkaitan dengan maraknya para petinggi tersandung masalah sekitar keuangan negara.
Peringatan ini pernah juga digelar pada jagad Wayang Purwa, bagaimana menderitanya para Pendawa yang selama ini menjadi Raja Agung Binatara, berubah menjadi gembel orang buangan di Hutan Dandaka, karena kalah judi.
Ternyata semua tamsil di atas memposisikan diri kita pada perenungan bahwa betapa tidak abadinya dunia ini. Perubahan posisi manusia begitu cepat sekali jika Yang Maha Pencipta menghendaki. Logika-logika nalar manusia tidak dapat menembus semua jantra tadi.
Pembelajaran bagi semua kita, termasuk penulis, untuk merenungkan bahwa banyak peristiwa sosial yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum logika. Faktor di luar logika tidak jarang menjadi begitu kuat, sehingga suatu peristiwa terjadi. Apalagi pada kondisi anomali sosial, jelas tampak hukum hukum linier tidak mampu memberikan penjelasan, apalagi menganalisisnya. Oleh karena itu logika nalar empiris sering menyimpang jika dipakai alat analisis situasi seperti sekarang ini. Situasi anomali sosial serupa ini menggiring banyak orang pada dua pilihan. Pilihan pertama, ikut menjadi pelaku, dengan prinsip masuk penjara adalah bagian dari kehidupan unruk mencari kekayaan sekaligus ketenaran. Pilihan kedua, mundur dari percaturan dunia, minggir dan menjadi penonton saja.
Situasi seperti ini hanya pendidikan diri yang mampu memberikan benteng agar kita dapat berbuat arif. Pendidikan diri (self education)  sekolahannya ada pada kehidupan yang terbentang ini. Gurunya adalah Tukang Becak, Kepala Sekolahnya Simbok Tukang Sayur, Wali Kelasnya Tukang Sapu Jalan. Maksudnya ialah jika kita dapat menangkap esensi dari apa yang dikerjakan oleh kelompok ini, maka kita sebenarnya mampu melihat kehidupan ini secara makrifat.
Tukang Becak, Simbok Tukang Sayur, Tukang Sapu Jalan dalam menjalani hidup ini penuh dengan keihlasan tanpa pamrih. Semua perjalanan hidup mereka lakoni dengan tanpa beban, yang ada dikepalanya hanya mengabdi kepada yang punya hidup. Oleh karena itu mencari keridhoan dan menjalani hidup dengan usaha dan kepasrahan adalah sesuatu kemulyaan baginya.
Teladan kehidupan batiniah serupa ini memang tidak mudah kita menangkapnya. Paling tidak diperlukan kemampuan membaca tanda dari kehidupan. Penanda kehidupan inilah yang sangat sulit kita pahami secara lahiriah. Namun pendidikan yang berhasil adalah jika pendidik mampu membawa peserta didiknya memahami semua yang ada dibalik pertanda kehidupan tadi. Seorang ahli pendidikan bernama Oswal Kulpe mengatakan bahwa proses pendidikan itu dikatakan berhasil jika peserta didiknya mampu berfikir tingkat tinggi, yaitu mampu berfikir apa yang dipikirkan orang lain.
Pekerjaan yang tersisa sekarang ialah bagaimana kemampuan berfikir tingkat tinggi tadi menjadi produktif, bukan destruktif. Seorang koruptor tidak ada yang memiliki pemikiran tingkat rendah, sayangnya kemampuan berfikir tingkat tinggi digunakan untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tugas kita semua sekarang adalah bagaimana orang-orang yang memiliki kemampuan berfikir tingkat tinggi tadi diisi jiwanya dengan religiusitas, rasa kebangsaan, dan solidaritas sosial, serta membangun negeri, dan tidak mudah terpengruh dengan kondisi anomali sekitarnya.


BUDAYA “SMS”

BUDAYA “SMS”

Pada saat lepas landas penerbangan ke manca negara penulis duduk berdampingan dengan seorang dokter ahli bedah, beliau menceritakan tugas yang akan dilaksanakan di negeri orang. Perbincangan melebar kepada birokrasi perijinan untuk ke luar negeri, sampai mekanisme pencairan dana keberangkatan, yang note bene perjalanan ini adalah perjalanan dinas. Beliau mengeluh bagaimana persoalan yang semestinya sederhana menjadi rumit. Berbeda dengan beliau waktu menangani pasien, yang demi efisiensi pelayanan sering beliau membalas pesan singkat atau SMS dari pasien sambil berangkat tidur. Beliau merasa mendapatkan perlakuan tidak adil antara saat beliau melayani dengan saat beliau minta pelayanan karena keharusan.
Pembicaraan berlanjut saat kami memasuki koridor imigrasi di suatu negara, beliau dengan bangga mengatakan, lihat orang lain ini kalau memberi pelayanan sekalipun wajahnya beku bahkan kaku tetapi semua dilaksanakan dengan sigap, professional, dan tidak menyusahkan. Beda saat kita ada di negara kita sendiri, sekalipun wajah kelihatan sumringah tetapi mempersulit yang seharusnya sudah mudah.
Pengalaman di atas menjadikan penulis tersadar bahwa di tengah masyarakat kita sedang tumbuh  “anomaly budaya”, yaitu suatu keadaan perilaku masyarakat yang mengalami keonaran perilaku yang bersumber dari perilaku menyimpang dari pelaku budayanya. Ciri dari budaya ini adalah “Senang Melihat orang Susah, dan Susah Melihat orang Senang”, atau populernya disebut “budaya SMS”.
Keadaan dalam masyarakat banyak yang dapat kita jadikan tamsil, dan tamsil itu tidak berhubungan dengan label dari pelakunya; dengan kata lain tidak ada signifikansi hubungan antara variable penunjang,  apa lagi penyerta, terhadap perilaku yang ditampilkan. Dari contoh pejabat bintang empat punya kekayaan berlipat, istripun bisa empat, rumah berapatrapat, sampai roda empat berpangkat empat. Ada juga di seberang sana simiskin yang duduk dikursi lipat, makan hanya jam empat, itupun hanya ketupat, tinggal di gubuk bersegi empat. Menunjukkan perilaku yang sama, yaitu sama-sama berbudaya SMS.
Kita sangat senang jika ditemui banyak orang dengan cara antri, atau sulit ditemui karena memiliki jadwal padat, sehingga makin sulit ditemui maka makin penting jabatan yang disandangnya. Kita lupa bahwa digaji oleh rakyat dari uang pajak itu adalah untuk melayani. Tetapi karena mental senang sekali melihat orang susah, maka merasa tersanjung jika melihat orang lain menjadikan dirinya kunci dari segala kunci untuk nasib orang, dirinya seolah wakil Tuhan di muka bumi.
Mental serupa ini merambah kesemua penjuru, melanda siapa saja yang tidak sadar diri. Walhasil menjadi budaya kolektif. Untuk mengubahnya diperlukan suatu terobosan dari para pemimpin agar memberikan keteladanan dalam bertindak. Hal ini perlu dilakukan dengan segera karena jika dibiarkan, maka perilaku ini menjadi karakter yang melekat. Akibat lanjut akan menjadikan cacat sejarah yang berkepanjangan.

Data empiris menunjukkan bahwa ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) di Provinsi ini dari kalangan PNS cukup besar, yaitu 1.371 Orang (Lampost, 2 April 2013). Data statistik ini menarik, karena jangan-jangan ini terjadi karena disumbang oleh variable di atas. Walaupun belum ada penelitian tentang ini, sebaiknya kita mencermati fenomena ini sebagai “pertanda” bahwa  Senang Melihat orang Sudah, atau Susash Melihat orang Senang adalah merupakan masalah kejiwaan. Oleh sebab itu upaya menghindarinya atau memgobatinya, peran pemuka agama adalah sangat penting. Petuah-petuah agama bukan disampaikan secara klise, akan tetapi lebih mengena secara praktis menyentuh kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari berbenah untuk menyongsong hari esok menjadi lebih baik dari hari ini.
Kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita juga tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah berpegang pada Tali Alloh, yaitu Sunah NabiNYA, dan Kitab Suci TitahNYA.



TERSESAT DI JALAN YANG BENAR

                                       TERSESAT DI JALAN YANG BENAR

Pada waktu duduk di muka televisi ternyata ada sekmen acara berkaitan dengan Perang Baratayudha dari versi negara aslinya, sementara pada canel lain, pembawa acara sedang berceloteh yang mengesankan bahwa Pemilihan Presiden sama dengan Perangnya wangsa Pandawa dan Kurawa.  Kalimat ini dilanjutkan dengan menyatakan diri sebagai pihak Pendawa, dan memposisikan yang lain adalah Kurawa.
Kalimat itu jika didengar oleh kaum intelektual, reaksinya akan tersenyum dengan sejuta arti, jika itu didengar oleh budayawan menjadi mereka tertawa terbahak-bahak. Tetapi menjadi kening berkerut bagi sudara saudara kita yang berfikir sederhana dan linier. Karena mereka menganalogikan Pilpres ini sama dengan perang tanding yang setara dengan Baratayudha dalam pewayangan.
Cara berfikir yang dibentuk dengan opini, terlepas apakah dengan cara benar atau “tidak benar”, maka posisi Pemilihan Presiden menjadi ajang perang tanding, bukan merupakan medan proses pembelajaran akan demokrasi yang benar. Di sini ketersesatan sistimatis sedang kita bangun bersama atas nama  pemilihan presiden. Atas nama demokrasi semua kita boleh bicara apa saja, terlepas apakah yang mendengar itu mengerti atau tidak, bingung atau faham, semua dibiarkan begitu saja. Tanpa rasa tanggung jawab, kita bebas untuk mengatakan apa saja dan tidak harus merasa apakah itu etis dalam arti patut, atau tidak.
Rakyat kecil terbengong bengong, melihat perilaku dari sebagaian kita yang menunjukkan “kegilaan” tertentu terhadap jargon tertentu, yang disuarakan. Mereka menjadi bingung melihat kelakuan sebagian kecil dari kita yang dengan mudah untuk mengatakan apa saja.  Sementara selama ini  mereka di rumah tetap harus bicara santun dengan siapapun. Mereka sering terperangah karena begitu senjangnya norma yang mereka anut, dengan norma yang tampil di media masa berada di rumahnya.
Sebagian lagi yang berada pada kelas menengah, mereka bisa dengan bebas menulis apa saja, dengan gaya bahasa apa saja, pada media sosial yang mereka genggam. Dari kalimat paling santun, kalimat kalimat Syurga, sampai sumpah serapah yang paling hinapun, dapat mereka lakukan. Dengan beragam motif mereka tampilkan kalimat-kalimat yang santun sampai yang absurd. Inipun tanpa ada beban apakah tulisan itu akan melukai orang lain atau tidak. Lagi-lagi mereka juga sebenarnya ikut berkontribusi akan hiruk pikuknya persoalan bangsa.
Kita semua sudah berada pada jalur yang benar, yaitu menuju demokrasi untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Akan tetapi kita tersesat dalam tata laku berdemokrasi. Kita ingin bebas berbuat, tetapi tidak sadar kita membawa persoalan baru pada bangsa ini. Pemilihan presiden seperti sekarang yang membiarkan tumbuh fanatisme buta, bukan pembelajaran demokrasi, ini akan membawa kita kepada posisi berhadap hadapan, bukan sejajar menuju garis finis.
Jika posisi berhadapan yang kita ambil, maka yang terjadi setelah berakhirnya pemilihan, akan muncul sikap “orang dia” dan “orang kita”. Kondisi ini akan sangat membahayakan kondisi bangsa ke depan. Kita akan saling menghancurkan sesama kita. Ada pemeo yang mengatakan “kita bukan negara besar, akan tetapi negara yang penduduknya banyak", menjadi kenyataan. Karena penduduk yang banyak bukan berarti menjadikan bangsa itu besar.
Sikap sebagian elite politik kita yang tidak bertanggung jawab dengan menggiring opini pada posisi berhadap hadapan antara kita, adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Kita sudah menciderai demokrasi dalam arti sesungguhnya, dan kita sudah menghianati perjuangan pendiri bangsa ini. Karena kita secara sistimatis menghancurkan bangsa ini dari dalam.
Demokrasi bukan sekedar “membiarkan” perbedaan, akan tetapi menumbuhkembangkan keberagaman dalam damai. Keberagaman adalah sunatullah, oleh sebab itu patut dipupuk agar tumbuhkembang sebagaimana kodratnya. Rekayasa sosial yang bersifat membenturkan antarkeberagamana adalah sesuatu keniscayaan. Oleh sebab itu tanggungjawab terhadap bangsa bukan dilakukan dengan berbenturan sesama kita, akan tetapi bagaimana beriringan dalam perbedaan. Ingat kita dapat maju berjalan ke depan karena ada perbedaan antara kaki kiri dan kaki kanan, tetapi perbedaan itu menjadi harmoni dalam bingkai keberagaman manakala diantara kaki itu bergerak mengikuti ritmenya.
Semoga Pemilihan Presiden kali ini di samping membawa kita ke jalan yang benar, juga tidak membawa kita tersesat di jalan yang benar itu. Keberhasilan dari pemilihan ini bukan pada terpilihnya seorang presiden, akan tetapi terbangunnya demokrasi yang bermartabat.