Wednesday, 19 July 2017

MELINTAS GUNUNG MENURUN LEMBAH

Sudjarwo
Guru Besar FKIP Unila

Perjalanan “ritual” mudik lebaran sudah usai, semua menuju pada keseimbangan lagi; bergerilya mengais rezki; dengan semangat baru, harapan baru. Namun demikian tetap ada yang membekas dalam alam ingatan di sana, jauh di alam sadar, berupa memori yang terkadang tidak selamanya mengenakkan.
Slogan  “mudik adalah perjuangan, bertemu keluarga adalah kebahagiaan” merupakan sesuatu yang tepat, karena kata “perjuangan” pada kalimat awal memiliki makna yang begitu luas dan dalam, baik secara fisik maupun secara spirit. Perjuangan untuk masih-masing wilayah memang berbeda, baik tantangannya, bentuknya dan daya tahan yang harus disiapkan. Namun spiritnya tetap sama yaitu berjuang untuk mencapai tujuan.
Pemudik di Pulau Jawa relatif dimanjakan oleh pemerintah, jika dibandingkan di daerah lain. Sarana prasarana sudah dipersiapkan jauh hari; bahkan cenderung dibuat sebaik dan semewah mungkin. Dari kondisi jalan, penerang jalan, bahkan sampai kamar kecilpun disiapkan. Belum lagi liputan pemberitaan yang cenderung dibesarkan sedemikian rupa. Berbeda dengan untuk daerah lain luar Pulau Jawa; liputan hanya dilakukan sekilas serta informasi tidak begitu ditail; baru menjadi berita jika ada kecelakaan yang merengut korban jiwa, itupun tidak seheboh jika kejadian di Pulau Jawa.
Sepenggal pengalaman ini diperoleh saat melakukan Touring lebaran yang baru saja berlalu melintasi Jalan Lintas Tengah Sumatera sampai ke Bengkulu. Pada hari pertama lebaran meninggalkan Provinsi Lampung, situasi masih sangat lengang bahkan cenderung sepi. Sarana dan presarana jalan masih cukup bagus, bahkan kendaraan bisa dipacu maksimal.  Namun begitu masuk wilayah Sumatera Selatan terutama jalur Baturaja – Muaraenim; keadaan berubah drastis, sarana jalan menyempit dan banyak yang terbis kiri kanan jalan. Tampak sekali prasarana jalan masih kurang perhatian. Trans Sumatra sejak diresmikan sampai sekarang, fasilitasnya begitu begitu saja. Bahkan jalan yang menembus hutan Bukit Barisan; nyaris tidak ada perubahan yang berarti dibandingkan dengan sarana yang ada di Pulau Jawa.
Keadaan di atas tidak juga beda fasilitas jalan antara Lubuk Linggau menuju Bengkulu melalui Curup. Padahal daerah ini memiliki potensi wisata yang tidak kalah menariknya dengan Puncak-Jawa Barat. Jalan yang berliku dan kecil menembus hutan Bukit Barisan; dan daerah ini memiliki sejarah panjang terutama Curup dan Tabamenanjung, yang mengukir sejarah perjuangan melawan penjajah; ternyata tetap merana dengan kekurangannya.
Berkaca pada pada kondisi di atas ternyata masa Orde baru yang ingin menidakkan tapak tilas Soekarno Presiden Pertama Republik, masih meninggalkan luka sejarah yang masih harus dirasakan sampai hari ini. Terlepas dari perbedaan kepentingan para pemimpin; tetapi rakyat bukanlah obyek yang harus dikorbankan.
Seharusnya para Wakil Rakyat yang ada di Gedung Parlemen Jakarta sesekali merasakan naik kendaraan darat milik umum (rakyat), merasakan gelombang dan guncangan jalan ini. Jangan hanya pandai mengguncang tatanan negara di Jakarta saja, dengan berdalih membela rakyat; tetapi rakyat yang mana tidak jelas.
Ini baru satu sisi dari republik yang seluas ini, dan note bone tidak jauh dari Ibu Kota Negara, bisa dibayangkan bagaimana keadaan yang ada di Natuna, atau di Pulau Siberut, dan lain sebagainya. Mungkin lebih parah dan lebih mengenaskan.
Jalan Tol Sumatera yang sudah digagas oleh presiden RI pertama, ternyata baru sekarang dilaksanakan, itupun dengan berbagai kendala. Pertanyaan tersembunyi kenapa jalan TOL hanya identik dengan Pulau Jawa. Lalu apa yang dipikirkan oleh pemimpin negeri ini selama sekian tahun dalam melihat keterbatasan sarana ini. Apakah Indonesia itu hanya Pulau Jawa. Pertanyaan pertanyaan begini sering mengganggu banyak pihak, walau jarang mereka mau mengemukakan hanya dengan satu alasan tidak mau mengganggu harmoni. Tampak sekali bahwa pencitraan yang selama ini dibangun ternyata keropos didalam.
Hikma perjalanan mudik lebaran ternyata membuat tersisanya perenungan akan nasib negeri ini. Kemerdekaan yang sudah setengah abad lebih ini belum dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di bumi pertiwi. Ritual mudik yang bagi sebagian orang adalah oase kehidupan, namun bagi yang lain adalah perjuangan untuk mencapai tujuan.
Ritual mudik seperti di Indonesia, juga ditemukan dibeberapa negara tetangga; hanya saja ritual mudik yang ada di Indonesia memiiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu diantaranya adalah ritual mudik seolah menjadi hajatan nasional, sehingga perhatian semua pihak, termasuk pemerintah menjadi sangat besar. Bukan hanya personal tetapi juga termasuk anggaran, menjadi beban negara yang tidak sedikit. Namun disayangkan sekalipun sudah menjadi agenda tahunan; ternyata pemerintah selama ini belum begitu strategis menanganinya; sehingga pemerintah yang sekarang justru penerima beban terberat dari pemerintahan sebelumnya, apakah ini akan berlanjut ke depan, walahualam.
Wacana atau rencana pemindahan Ibu Kota Negara, juga akan berdampak pada pelayanan ritual mudik ini. Berandai-andai jika Pusat Pemerintahan Negara akan berada di Kalimantan; maka pelayanan ritual mudik akan mengalami pergeseran yang luar biasa; dan ini akan meretas sejarah baru bagi negara ini.
Sejarah mencatat bahwa selama ini pusat pemerintahan negara-negara besar yang pernah hidup di nusantara ini ada di Pulau Jawa, hanya Kerajaan Sriwijaya yang ada di luar Pulau Jawa. Dan jika nanti pada waktunya Ibu Kota Negara akan dipindah keluar Pulau Jawa; maka sejarah Sriwijaya akan terulang dinegeri ini setelah sekian abad berlalu. Hanya meninggalkan pertanyaan ialah sejauh mana kesiapan untuk melakukan itu semua.
Ukuran parameter mudik lebaran menjadi salah satu tolok ukur diantaranya; hal ini bisa dibayangkan jika ibu kota negara masih di Jakarta saja, Sumatera masih terbata-bata dalam mengejar ketertinggalannya, bagaimana kalau pindah menjauh dari Sumatera, apakah ada jaminan untuk lebih baik, atau sebaliknya. Pertanyaan-pertanyaan ini memang kelihatan terlalu dini untuk dilontarkan; namun kita bisa belajar dari negara-negara lain yang juga memiliki pengalaman pernah melakukan pemindahan Ibu Kota Pemerintahannya.
Kajian-kajian akademis dan penelitian konpregensif perlu dilakukan; sehingga pemindahan ibu kota negara bukan berarti pemindahan kemiskinan baru; akan tetapi betul-betul dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini perlu diperhatikan karena bisa dibayangkan ibu kota baru akan menarik urbanisasi baru, dan pada waktunya begitu musim mudik tiba, maka pemerintah akan ada pekerjaan baru menyiapkan sarana prasarana menyambut ritual mudik di daerah ibu kota yang baru.
Dilihat dari segi pemerataan pembangunan hal ini tentu menguntungkan bagi daerah baru; namun juga perlu diperhatikan bahwa untuk pengatasan masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan bilangan waktu hari atau bulan; akan tetapi justru akan memakan waktu tahun yang cukup panjang. Jadi apa yang diungkapkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla; bahwa waktu yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota negara tidak kurang sepuluh tahun lamanya. Estimasi ini adalah sesuatu yang logis, mengingat persiapan non-fisik jauh memerlukan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan persiapan fisik.
Ternyata dimensi mudik untuk wilayah Sumatera yang harus melintas Gunung dan menurunin Lembah membawa alam pemikiran sendiri buat Indonesia. Tanah air tercinta ini sangat memerlukan pemimpin yang arif bijaksana; pemimpin yang tidak hanya pandai mengeluh, pemimpin yang tidak menghujat wakilnya ditengah khalayak, pemimpin yang taat aturan, pemimpin yang tidak suka mencari kambing hitam, tetapi pemimpin yang berjiwa besar mau mengakui kekurangan ditengah kelebihannya.
Demikian juga Tanah Air tercinta ini memerlukan wakil rakyat yang tidak hanya pandai menyalahkan kerja orang lain, wakil rakyat yang hanya merasa menang sendiri, wakil rakyat yang dengan mudah berucap tanpa sadar ucapannya menyakiti rakyat. Rakyat sekarang sudah sangat cerdas, dan pada waktunya wakil yang seperti ini tidak akan dipilih kembali. Rakyat sekarang memerlukan wakil yang cerdas tetapi juga santun. Paham akan etika ketimuran yang sarat dengan simbol-simbol kesusilaan dan kepatutan.
Semoga mudik lebaran tahun adalah mudik terakhir dengan kekurangannya; dan jika Sang Pencipta masih memberi kesempatan untuk menikmati mudik pada tahun yang akan datang, kekurangan selama ini akan berbalik menjadi kelebihan.









Wednesday, 14 June 2017

LAPAR MATA

LAPAR  MATA

Oleh : Sudjarwo

Guru Besar FKIP Universitas Lampung

Pada bulan Romadhon seperti sekarang ini Pusat Perbelanjaan, pasar tradisional, dan Pasar “Terkejut”, pada waktu-waktu tertentu sangat padat pengunjung; dan semua ingin melahap isi pasar tersebut. Walaupun dominasi kaum Ibu paling banyak; bukan berarti kaum Bapak tidak.  Justru kaum Bapak sering ikut berdesak merengsek ketengah “medan perburuan”; guna mencari yang diinginkan; bukan yang dibutuhkan.
Suasana seperti ini seolah-olah menjadi ciri khas Romadhon; bahkan menjadi semakin ramai menjelang Hari Raya Idhul Fitri. Ditengah hiruk pikuk itu kita sulit membedakan apakah yang belanja dan berjualan sedang melaksanakan ibadah Puasa. Namun ada satu hal yang tampak luar biasa adalah Lapar Mata yang semakin menjadi-jadi. Perilaku massal seperti ini tampak sekali dari pengamatan kita selama ini.
Namun sebenarnya Lapar Mata untuk di bulan Romadhon itu masih manusiawi, dan sangat lumrah, terutama bagi mereka yang baru pertama menjalankan ibadah puasa; menjadi tidak lumrah jika Lapar Mata itu mengidap pada mereka yang sangat getol berkorupsi. Tidak peduli apakah itu pejabat atau rakyat, birokrat atau wakil rakyat; jika sudah terkena penyakit Lapar Mata ini, tidak dapat membedakan lagi mana miliknya dan milik orang lain. Harta sudah berjibunpun dirasa masih kurang; bahkan tidak segan-segan “merampok” yang bukan miliknya.
Pada akhir-akhir ini kita sering mendapatkan suguhan dari media massa, baik tulis maupun elektronik; yang mewartakan bagaimana semakin sistimatik dan rapinya perilaku Lapar Mata ini, bahkan bukan menjadi perilaku individual, sudah berubah bentuk menjadi perilaku berjamaah. Keterangan atau gelar “Wajar Tanpa” yang dikeluarkan oleh lembaga yang selama ini ditakuti oleh penyelenggara negarapun, sudah bisa diatur maunya seperti apa bunyi yang dinginkan. Seolah resonansi bunyipun sudah bisa dipesan seperti terompet Tahun Baru. Bahkan ada yang lebih seru lagi rasa garam yang aslinya adalah “asin”, akan tetapi ditangan peLapar Mata menjadi “manis”. Dan yang bisa mengubah ini tidak tanggung-tanggung adalah Direktur; yang notebene sudah digajih Puluhan Juta Rupiah perbulan oleh Negara.
Menjadi pertanyaan adalah bagaimana gejala Lapar Mata yang satu ini bisa tumbuh sedemikian rupa, seolah raksasa yang bisa bertriwikrama sekehendak hati. Berdasarkan analisis perilaku sosial yang dibangun dari Teori Lapar Sosial; ternyata manusia setelah berkelompok dan bersepakat untuk mencapai tujuan bersama; maka perasaan bersama yang muncul adalah bagaimana upaya untuk mencapai tujuan bersama itu dengan seefektif mungkin; terlepas jalan yang akan ditempuh itu merugikan orang lain atau tidak. Maka dengan kelemahan inilah muncul Teori Moral Sosial yang diperlukan untuk memberikian rambu-rambu guna pencapaian tujuan sosial.
Kita menjadi paham jika sekelompok pengusaha berkumpul menyatu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama; maka koorporasi ini menjadi raksasa untuk melibas siapa saja yang merintangi pencapaian tujuan mereka. Menjadi persoalan bila sekelompok pejabat, baik birokrat, politisi maupun  pejabat publik, menyatu bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama; berperilaku yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Untuk berkolusi bersama dalam memperkaya diri dengan dalih apapun, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.
Lapar Mata bisa berakibat menjadi Lapar Panggung; dan peristiwa ini tampaknya merebak di muka bumi negara tercita kita ini. Alih-alih memberi kesempatan pada generasi penerus untuk melanjutkan estafet generasi, justru kakek-kakek/nenek-nenek sibuk menciptakan panggung sandiwaranya karena lapar popularitas. Alih-alih memberikan Tauziah yang berkesejukan; justru menjadi propokator untuk sesuatu hal; sehingga terbuka ruang panggung untuk dapat menampilkan akting yang jika disimak tampak sekali kejanggalannya dan sering tidak lucu.
Era demokrasi seperti sekarang ini ternyata membawa Lapar Mata untuk segala hal dapat terjadi. Semula Pahlawan, sayang ternyata Pecundang, Semula Petualang, sayang ternyata Penghalang. Perubahan dengan berpayung pada eforia Demokrasi menjadi begitu cepat; apalagi jika masalahnya bersentuhan dengan pribadi atau kelompok; cepat sekali berubah menjadi reaktif yang protektif . Aturan seolah-olah hanya berlaku untuk orang lain; bukan untuk diri dan kelompoknya.
Hak “bertanya” boleh mereka ajukan kepada siapa saja; bahkan berlindung pada perundangan untuk melakukan ancaman dan atau penekanan, walaupun tidak tepat, mereka upayakan untuk tepat; tetapi hak itu tidak untuk orang lain bertanya kepada mereka. Atas nama kekebalan institusi maka perisai ini paling aman untuk dilakukan; mereka dapat menggunakannya “kapan saja, dimana saja, untuk apa saja”; Jika dirasa itu mengancam kepentingan mereka, maka senjata itu mereka turunkan, dengan dalih “koreksi”, tetapi bukan untuk “koreksi diri” nya.
Lapar mata yang dapat berkembang menjadi Lapar Kuasa ini tampaknya akan terus berkembang secara liar kesemua sektor kehidupan manusia. Ini membuktikan betapa dahsyatnya labido manusia dan memang sudah dipesankan dalam ajaran suci agama bahwa manusia itu walaupun sudah diberi satu gunung emas, maka dia akan ingin mendapatkan dua, jika dua sudah terpenuhi dia ingin empat. Kerakusan seperti ini seharusnya bulan suci Romadhon dapat dijadikan bulan introspeksi; ternyata justru bulan ibadah ini tidak menyentuh sama sekali. Bahkan terkesan tidak mempengaruhi sama sekali dengan kelaparan akan kekuasaan.
Lapar kuasa juga dapat memakan korban dalam bentuk fisik; apakah itu reklamasi pantai, garam, flyover, helikopter, jalan tol ; apa saja bisa dilibas. Kita bisa geleng kepala bagaimana bisa terjadi pejabat adu kuasa, atas nama kepentingan rakyat, maka semua bisa dilanggar dengan kuasa. Hasilnya lagi-lagi pembenaran teori Peter Berger tentang Piramidal Kurban Manusia menjadi kenyataan. Rakyat kecillah yang menjadi korban segalanya, dan harus menanggung beban resiko segalanya.
Belum lagi Lapar Kuasa pun bisa memecahkan perkongsian yang semula disepakati waktu mencalon bersama; tetapi karena Lapar Mata yang berubah menjadi Lapar Kuasa, maka kesepakatan kebersamaanpun bisa dikorbankan; dan ironisnya ini diumbar diranah publik. Alhasil masyarakat bisa menilai memimpin satu orang saja tidak mampu, apalagi mau memimpin masyarakat luas.
Masyarakat seolah-olah diberi tontonan gratis tentang bagaimana sesungguhnya laparnya serigala belum selapar manusia, padahal kita semua tau bahwa harkat manusia jauh diatas serigala. Kelaparan akan kekuasaan ini juga diplesetkan oleh banyak pihak dengan jargon “beri aku segenggam kekuasaan, itu jauh lebih berharga dari pada sejuta kebenaran”. Jika ini yang terjadi maka kita tinggal menunggu kerusakan masif pada masyarakat kita.
Dimana-mana kita melihat sisi lain sebagai dampak pengiring dari perkembangan demokrasi adalah munculnya “lapar Kuasa”. Ini tampaknya merupakan cacat bawaan dari bayi yang bernama Demokrasi. Oleh karena itu kita diharuskan berhati-hati dalam menyikapi semua implikasi negatif ini. Kita harus menyiapkan instrumen sosial guna meminimalisir dampak pengiring ini, sehingga sistem tadi tidak menciderai rakyat.
Jargon yang mengatakan “mau pensiun jadi rakyat” adalah lambang simbolis dari keputusasaan menghadapi sistem yang ada. Atau sikap “wani piro” adalah bahasa simbol yang dimunculkan karena merasa tidak mendapatkan manfaat dari sumbangan suara pada waktu pilihan. Akhirnya bahasa-bahasa simbol seperti ini menjadi “oase” bagi rakyat jelata dalam menghadapi Lapar Mata yang bertiwikrama menjadi Lapar kuasa, yang menghinggapi sebagian dari para petinggi hasil pilihannya.
Pada bulan suci ini semoga kita mampu melakukan pengendalian diri untuk tidak Lapar Mata dalam arti yang sebenarnya maupun simbolik; agar tidak bertiwikrama menjadi Lapar Kuasa. Kita semua tidak mengentahui apakah puasa ini merupakan puasa terakhir pada diri kita. Tidak ada yang mampu menjamin apakah kita masih diberi hak untuk melaksanakan puasa ditahun depan. Oleh karena itu tidaklah salah jika kita mengatakannya jangan-jangan ini merupakan puasa kita yang terakhir di bumi ini.
Semoga kita semua mampu memberikan yang terbaik yang kita miliki kepada negeri ini, minimal kontribusi kita adalah doa agar negeri ini tetap utuh dan sejahtera rakyatnya. Karena salah satu diantaranya yang dapat mengubah nasib adalah doa; hanya kapan dan dimana doa itu dikabulkan; itu adalah wilayah Sang Maha Pencipta. Selamat Melaksanakan Saum Romadhon bagi yang melaksanakannya.





  




“PITUTUR” DARI TIMUR


PITUTUR” DARI TIMUR

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar FKIP Universitas Lampung
Pada acara Diskusi Sumbang Saran di Kabupaten Lampung Timur, kegiatan itu mengundang dua nara sumber; salah satu diantaranya teman seniman sekaligus budayawan senior terkenal di Lampung. Kata-kata bijak dari budayawan ini mengalir begitu deras dan tanpa henti. Kita yang mendengar menjadi terpukau sekaligus kagum; begitu dahsyatnya budaya adiluhung masa lalu yang dapat memandu perilaku para Pangrehprojo pada waktu itu. Dengan gayanya yang khas berkostum mirip Pak Tino Sidin masa lalu, beliau mendereskan kalimat-kalimat filosofis yang hanya bisa ditangkap dengan rasa.
Antara lain Thesa yang beliau kemukakan membuktikan bahwa jika membangun peradaban itu tidaklah hanya cukup mendirikan bangunan yang menjulang kelangit saja, akan tetapi bagaimana membangun fisik disertai dengan membangun budaya bagi pengguna atau pemanfaat bangunan fisik itu juga penting. Pemerintahan yang sudah berkali-kali ganti di Republik ini ternyata banyak sekali meninggalkan peninggalan fisik, akan tetapi masih kurang meninggalkan warisan budaya. Hancurnya sarana fisik yang dibangun selama ini ternyata bukan tidak kokohnya bangunan yang dibangun, akan tetapi lebih pada budaya memanfaatkan bangunan itu yang masih sangat kurang. Pembudayaan perilaku untuk cara pemanfaatan dari produk budaya yang berupa gedung, sering tertinggal. Contoh dilingkungan kampus saja yang tempatnya orang pandai, tetapi belum tentu disertai berbudaya. Kita masih sering melihat kendaraan roda empat atau roda dua yang parkir di bawah tanda larangan parkir, dan itu seolah olah sah-sah saja. Padahal Kampus mestinya tempat orang pandai juga tempat orang berbudaya.
Berbicara masalah budaya adiluhung yang ada ternyata banyak hal yang kita dapatkan; terutama  berkaitan dengan ajaran budi, yang bersumber pada ajaran agama, maupun norma sosial yang ada; diantara ajaran tersebut ialah beberapa kata bijak di bawah ini:
1.Kita harus pandai tetapi tidak untuk menggurui
Tampak sekali pada kalimat ini bahwa kepandaian itu harus dituntut; namun setelah mendapatkannya, pengetahuan tersebut sebagai sesuatu yang bebas nilai, kegunaannya sangat tergantung yang memilikinya. Apakah pengetahuan itu akan digunakan untuk menyengsarakan orang lain, membahagiakan orang lain, sangat tergantung kepada pemilik pengetahuan itu. Namun kita diingatkan bahwa pengetahuan yang kita miliki hanya sebagian super kecil dari anugerahilahi untuk kita. Oleh karena itu diingatkan bahwa sekalipun kita pandai maka janganlah menggurui karena sebenarnya Maha Guru iru hanya Sang Pencipta.
Pada konteks kekinian kata bijak ini masih sangat relevan jika dikaitkan dengan situasi sosial sekarang. Dimana-mana kita banyak menemukan pengetahuan sehasta berkotbah sedepa, sehingga yang mendengarnyapun menjadi terheran-heran, karena banyak hal yang semula jelas menjadi tidak jelas.
2.Kita harus cepat tetapi tidak untuk mendahului
Konsep yang kedua ini menunjukkan bahwa etika dalam tata pergaulan harus dijaga dengan baik, bahwa setiap kita harus dapat melaksanakan segala sesuatu dengan cepat, itu merupakan keharusan; namun kecepatan itu bukan untuk mendahului orang lain, karena jika itu dilakukan yang terjadi adalah membuat malu orang lain; dan jika itu dilakukan maka akan kurang baik jadinya. Jika kita ingin memiliki kecepatan penuh; maka diharapkan membuat jalur sendiri yang di sana tidak ada orang lain yang sama dengan jalur kita.
Kemerdekaan untuk berekspresi dimungkinkan seluas-luasnya; namun bukan berarti harus mengorbankan milik orang lain, dan ini yang perlu dijaga.
Kata bijak yang kedua ini merupakan rambu-rambu rohani bagi kita, terutama diera kompetitif ini. Berkompetisi sebenarnya sudah ada sejak jaman nenekmoyang kita dulu, namun berkompetisi itu bukanlah berarti berhadap-hadapan untuk saling membunuh, akan tetapi berpacu berprestasi pada bidangnya masing-masing.   
3.Kita harus tajam tetapi tidak untuk melukai  
Persoalan yang ketiga, hal ini sekarang tampak dilanggar di mana-mana. Menjadi panutan masyarakat tetapi kerjaannya melukai hati masyarakat. Saat mau pemilihan merayu sejadi-jadinya pada masyarakat, setelah terpilih malah meninggalkan luka pada masyarakat pemilihnya. Mulutnya menjadi pemakan bangkai, sehingga aroma busuk disebarkan atas nama sesuatu yang diyakini kebenarannya sendiri.
Adalagi semula tokoh idola, ternyata jaman sudah mengakhirinya, tetapi yang bersangkutan tetap demam panggung, sehingga pekerjaan sehari-harinya hanya mencari panggung untuk tampil. Usia dan pengalaman yang saharusnya menjadi tolok ukur untuk menjadi penasehat; ternyata dihabiskan hanya untuk menjadi penghasut. Labido untuk selalu menjadi tokoh; sekalipun sudah tidak sesuai dengan jamannya, tetap dilakukan bahkan dengan cara apapun ditempuh; termasuk melukai hati orang lain. Tidak sadar bahwa tampilannya menjadi bahan tertawaan orang lain yang usianya jauh di bawah dirinya; bahkan tidak jarang berperilaku seperti lelucon yang tidak lucu.
Ketajaman berfikir, menganalisis; dan mengkritisi adalah hak semua orang; tetapi bagaimana menyampaikannya dengan penuh arif bijaksana, adalah merupakan petunjuk keluhuran budi seseorang. Kemampuan untuk melaksanakan ini semua tidak tergantung kepada gelar intelektual seseorang’ akan derajaat kepangkatan seseorang; akan tetapi lebih kepada keluhuran budi.
Konsekwensi kultural sebagai orang timur ternyata memiliki tata laku yang luhur. Oleh sebab itu tidaklah aneh jika masyarakat timur ini sering dijadikan oase oleh masyarakat barat, karena keluhuran budi. Namun akhir-akhir ini justru sering menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan etika ketimurannya.
Atasnama modrenisasi dan demokratisasi sering dimunculkan perilaku kebebasan yang kebablasan; sehingga rakyat jelata menjadi kebingungan merujuk kebenaran. Seolah-olah jika sudah memiliki status sosial, maka apa saja dapat dilakukan dan melakukan. Image ini lah yang jika tertumpuk pada masyarakat awam menjadi prustrasi kolektif; dan jika ada pemicunya; maka tidak jarang akan menjadi “amok massa”, dan tidak jarang sulit diprediksi dan jika sudah terjadi menjadi sulit dikendalikan.
Perilaku sosial yang tampak dari luar sebagai “anomali” ; ternyata sebenarnya merupakan tumpukan frustrasi kolektif yang selama ini tidak mendapatkan penyaluran. Oleh sebab itu belumlah terlambat jika pada saat seperti sekarang ini negara hadir untuk mendampingi masyarakat secara sosiologis. Penyelesaian persoalan pembangunan pedesaan tidaklah cukup dengan hanya menggelontorkan dana milyaran rupiah ke pedesaan sebagai usaha pembangunanfisik saja. Akan tetapi juga ada proses pendampingan oleh negara guna memberikan bimbingan moral melalui instrumen kemasyarakatan yang ada, termasuk didalamnya Lembaga Sosial Masyarakat.
Upaya serupa ini belumlah terlambat jika dilihat dari aspek kondisi masyarakat saat ini, dimana berita-berita palsu, ujaran kebencian, dan hal-hal lain yang bersifat destruktif telah menyeruak ditengah masyarakat. Jika ini dibiarkan tanpa ada upaya-upaya yang cepat dari semua kita; maka tidaklah mustahil negara ini akan meledak dari dalam karena keterlambatan kita semua. Upaya-upaya tersebut tidak dapat kita serahkan sepenuhnya kepada satu pihak saja; akan tetapi harus merupakan upaya massal bersama dalam rangak menjaga kesatuan dan persatuan bangsa ini.
Adalah belum terlalu tertinggal jika menjelang ramadhan tahun ini kita semua elemen bangsa kembali kekhitah kita sebagai bangsa yang majemuk. Kita tidak bisa mendebat dan meminta untuk tidak lahir dinegeri ini. Semua adalah sudah ketentuan Sang Pencipta menetapkan kita lahir dinegeri beragam kaum ini. Merawat keberagaman ini berarti kita merawat keberlangsungan negeri ini.
Negeri ini memerlukan pemimpin bukan hanya cerdas, tetapi bijak; dan ada yang lebih utama lagi jika pemimpin lahir dari tengah keberagaman seperti Indonesia ini, dia adalah hasil seleksi alamiah yang luar biasa dan tentu berkualitas.
Selamat Melaksanakan Ibadah Puasa.













Wednesday, 17 May 2017

DEMOKRASI “GRUDUK’


DEMOKRASI  “GRUDUK’

Oleh : Sudjarwo
Guru Besar FKIP Universitas Lampung

Pada saat menghadiri acara rapat penting di ruang khusus: penulis duduk berdampingan dengan dua orang doktor dari ilmu yang berbeda. Doktor pertama bidang keahliannya Fisika, doktor kedua adalah dari Bahasa Indonesia ; sebelum rapat mulai; kami bertiga terlibat pembicaraan menyangkut kondisi bangsa saat ini.  Salah satu yang dibicarakan adalah istilah “Gruduk” dalam bahasa Jawa yang sulit sekali dicari padanannya dalam bahasa Indonesia terutama dalam konteks rasa. Padahal fenomena Gruduk ini sekarang sedang menonjol. Kami sempat bernostalgia masa kecil yang juga sering grudukan dengan teman-teman; apalagi jika musim buah, sekalipun buah-buhan ada di halaman sendiri, tetapi jika malam hari sering menggeruduk tanaman tetangga desa.
Ternyata Gruduk sekarang menjadi tren; dan apapun peristiwanya upaya pengerahan masa untuk menggeruduk terhadap sesuatu; menjadi begitu menonjol. Harapan yang ingin dicapai ingin menunjukkan banyaknya dukungan terhadap sesuatu yang diyakini menjadi keyakinan kolektif; walaupun kebenarannya masih perlu diuji.
Peristiwa ini terjadi karena ada instrumen sosial yang tidak berfungsi di dalam masyarakat; atau paling tidak  fungsinya tidak maksimal dan tidak sesuai harapan kolektif.  Akibatnya enargi sosial tersumbat; yang kemudian membesar karena berhimpun menjadi massa, yang akibat lanjut mengalir menjadi “gruduk”. Menjadi pertanyaan instrumen sosial mana yang tidak berfungsi : Tulisan ini menengarai diantaranya adalah sebagai berikut:
1.Keyakinan terhadap hukum
Maksudnya adalah dalam masyarakat hidup keyakinan kolektif bahwa hukum itu ada dan digunakan untuk mengawal perilaku sosial mereka agar terjadi keharmonisan tatanan sosial, dan jika terjadi penyimpangan terhadap tata aturan sosial; maka hukum diharapkan menjadi pemutusnya. Jika kepercayaan akan penegakkan hukum dirasakan tidak memenuhi harapan masyarakat; maka akumulasi ketidakpercayaan inilah yang mendorong rasa senasib bersama, yang pada akhirnya membentuk kekecewaan kolektif atau frustrasi masaal; yang ini salah satu diantaranya adalah memicu adanya Gruduk.
2.Kehilangan Patron Sosial
Sudah menjadi semacam aksioma sosial bahwa setiap individu memiliki idola atau keyakinan panutan terhadap tokoh tertentu, baik secara regional, maupun nasional. Kita masih ingat pada Jaman belum semaju sekarang, saat  Soekarno  berpidato; semua rakyat mendengarkan radio walaupun dengan susah payah, dan banyak diantara mereka mengidolakan Soekarno. Dengan kemajuan teknologi sekarang Idola sosial terdiversifikasi kepada banyak tokoh. Celakanya sekarang tokoh-tokoh yang semula diidolakan ditengah jalan menurut mereka berkhianat; akhirnya massa yang terlanjur kecewa kepada tokoh idolanya menjadi terakumulasi, dan inipun menjadi mesiu untuk terjadinya Gruduk.
3.Adanya aktor intelektual
Perkembangan lanjut sekarang adalah adanya aktor intelektual yang menggagas, merancang, dan sampai mendanai untuk terjadinya Gruduk. Aktor ini bisa saja satu orang, atau beberapa orang, tergantung dari bagaimana dan apa tujuan dari akan dilakukan Gruduk ini.  Aktor intelektual ini sangat menguasai teknik pembentukan, pergerakan, sampai pendanaan untuk menggerakkan massa. Termasuk merancang issuw, memunculkan issue, membelokkan issue; sampai dengan membuat kontra issue. Oleh sebab itu sangat sulit sekali menafikan bahwa adanya pengerahan massa tidak ada aktor intelektual yang menjadi perancangnya.
Bisa dibayangkan jika ketiga hal tadi terjadi secara bersamaan, tentunya ini menimbulkan ledakan sosial yang dahsyat dan membahayakan keutuhan negara. Maka tidak salah dibeberapa negara menciptakan instrumen yang bernama intelejen negara; yang bertugas mengendus hal-hal tadi untuk segera mencari penangannya dengan cepat. 
Persoalan di atas akan menjadi lebih runyam lagi jika datangnya pelaku Pemancing Di Air Keruh; karena pelaku ini akan menggunakan cara adu domba yang disebarkan baik melalui issue maupun media sosial; guna mencapai tujuannya. Kelompok ini selalu ada sejak dahulu kala; bahkan mereka ini cenderung menggunakan cara apa saja untuk mewujudkan keinginannya.
Persoalan yang tersisa adalah bagaimana menyikapi hal ini. Pertanyaan ini sulit sekali dicari jawabannya, karena persoalan sosial sebagai pemantik terjadinya Gruduk untuk masing-masing daerah sangat beragam. Variabel penyerta dan pemicu terkadang berkelindan satu dengan yang lain. Sehingga deteksi dini adalah salah satu cara yang masih mungkin dilakukan.
Usaha yang perlu dilakukan adalah bagaimana Gruduk itu supaya tidak terjadi; Secara teoritis hal yang dapat dilakukan adalah:
Pertama, mereka yang diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi pemimpin atau kelompok yang mewakili rakyat harus mampu menunjukkan unjuk kerja yang memihak kepada rakyat. Kebijakkan yang diambil harus betul-betul menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Jika rakyat merasa kebijakkan yang diambil melukai perasaan rakyat atau justru menjauh dari rakyat; tinggal menunggu saja waktunya pemimpin ini atau para wakil ini ditinggalkan rakyat, dan akumulasninya adalah jika ada pemantik maka kejadian ini bisa menjadi Gruduk.
Kedua, jangan membuat kebijakkan yang merasa rakyat ditinggal sendiri. Karena jika ini terjadi rasa senasib sepenanggungan akan mengikat mereka pada satu ikatan emosional. Ikatan emosional ini sangat mudah untuk tersulut menjadi Gruduk begitu ada diantara mereka muncul menjadi pahlawan; maka Gruduk akan datang bak air bah yang dapat meluap kemana-mana.
Ketiga, distribusikan kekuasaan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing, sehingga akan terjadi juga pembagian resiko sosial dengan baik. Jika kekuasaan terpusat pada satu figur saja; maka yang terjadi adalah kultus individu. Akibat lain akan memunculkan broker, pembisik, dan penjilat. Jika ini yang terjadi maka pemimpin secara lambat tapi pasti akan tereliminasi dari rakyatnya. Hal ini juga dapat membuat proses Gruduk cepat terjadi.
Keempat, kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat langsung sangat diperlukan. Dengan katalain pendengaran para pemimpin harus lebih tajam dari yang dipimpin. Untuk itu aksi langsung turun ke bawah adalah usaha yang harus terus dilakukan, sehingga rakyat merasa tidak ditinggalkan.
Lampung sebentar lagi akan masuk pusaran politik atas nama demokrasi melakukan pemilihan Kepala Daerah, walaupun masih cukup waktu nama para tokoh yang akan mencalonkan diri sudah membuka ancang-ancang, bahkan jurus-jurus pemanasan sudah dilakukan. Lapangan sudah di goyang, bendera sudah dikibar, baliho sudah disebar dilintasan jalan strategis. Namun jarang diantara para calon mengevaluasi secara personal bagaimana reaksi rakyat di luar para brokernya. Banyak diantara mereka yang tidak peduli dengan itu semua, kehadiran mereka hanya karena diidorong syahwat ingin tau, ingin hadiah, ingin jumpa teman, ingin keramaian. Jarang diantara mereka yang mau menemukenali para calon.
Para calon hanya diGruduk karena akumulasi kepentingan sesaat; dan jika mereka tidak menemukan apa yang diinginkan; tidak segan-segan mereka meninggalkan begitu saja. Contoh seperti ini sudah banyak; oleh sebab itu tidak salah jika melalui tulisan ini, dan itupun jika berkenan untuk para calon agar berhati-hati dan sangat berhitung menghadapi pesta demokrasi 18, karena peristiwa sosial itu sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya.
Mewaspadai Gruduk adalah juga mewaspadai gejolak sosial, apalagi menggerakkan Gruduk sekarang cukup menggunakan Media Sosial yang tidak terlihat, oleh sebab itu antisipasinyapun sulit sekali dilakukan. Oleh sebab itu bagi para petarung yang ingin memasuki gelanggang sudah seharusnya mempelajari aturan-aturan formal dari pertarungan, tetapi juga mempelajari karakteristik dari para konstituen; sehingga tidak masuk dalam jebakan sosial yang setiap saat lapar akan memangsa siapapun. Selamat bertarung tanpa Gruduk.


Friday, 12 May 2017

SURAT PENCATATAN CIPTAAN (HAKI)

PILKADA (Petaka atau Berkah)

PILKADA
(Petaka atau Berkah)
Sudjarwo
Guru Besar Unila

Beberapa saat lalu negara kita dihirukpikukkan oleh hajat nasional yaitu diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Tidak kurang dari 102 daerah pemilihan menggelar hajat nasional ini. Dari Aceh sampai Papua pesta demokrasi ini berlangsung, tentu saja dengan banyak bumbu-bumbu; dari yang paling manis sampai yang paling pahit.

Namun demikian Pesta Demokrasi kali ini ada yang sangat menarik yaitu dari seratus lebih daerah yang menyelenggarakan Pesta Demokrasi, namun beritanya hanya didominasi oleh Pilkada Jakarta. Berita Jakarta ini mendominasi semua saluran televisi, bahkan radio yang ada. Menjadi lebih seru lagi ditambah dengan dominasi dari media sosial yang ada. Untuk yang terakhir ini beritanya menjadi “super seru” karena kita sulit membedakan berita itu “palsu” atau ssungguhan. Membacanyapun dari yang menaikkan bulu kudu, sampai berita yang membuat bibir tersungging senyum.

Hal tersebut wajar terjadi karena Jakarta adalah Ibu Kota Negara yang menjadi semacam tolok ukur bagi semua daerah untuk menakar demokrasi. Akan tetapi menjadi tidak elok tontonan tadi manakala muncul tokoh tokoh nasional yang muncul dengan menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan “baju” nya.  Adalagi perilaku yang seharusnya untuk ukuran usia dan status yang bersangkutan menampilkan laku yang teduh, ngayomi; ternyata  justru menampilkan perilaku garang, memusuhi semua yang berbeda. Namun apesnya pada saat pesta berlangsung, justru piring yang ada didepannya dipakai untuk makan orang lain.

Pada sisi lain juga menjadi sesuatu yang menarik, yaitu masih tingginya kartu suara yang tidak dipakai; atau dengan bahasa lain masih banyak mereka yang berhak tetapi tidak melaksanakan haknya. Jika kejadian itu di daerah, mungkin kendala jarak, transportasi, cuaca; menjadi pembenaran. Akan tetapi untuk Ibu Kota hal ini menjadi aneh, karena semua kendala di atas relatif nihil. Hal ini tentu ada sebab-sebab lain yang mendorong peristiwa itu terjadi.

Tontonan yang tidak bisa jadi tuntunan seperti di atas berbekas pada banyak anak negeri ini, sehingga mereka seolah mendapatkan contoh yang tidak patut dicontoh. Apalagi mereka merasa diberlakukan tidakadil oleh perlakuan media ataupun tokoh. Hal ini terjadi karena mereka merasa dilupakan oleh negeri ini, akibat dari terlalu digiring fokus mereka ke Jakarta, sementara mereka sendiri sedang melakukan perhelatan Pesra Demokrasi.

Pertanyaan tersisa adalah apa yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya Pilkada. Jika pertanyaan ini kita jadikan acuan, maka ada pertanyaan lanjut pada kelompok mana ini ditujukan. Jika pertanyaan ini ditujukan pada kelompok awam, jawabannya adalah mereka lebih mengutamakan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bahkan jika mereka dihadapkan pada pilihan memilih atau penghasilannya berkurang. Maka sudah dapat dipastikan mereka akan memilih pada mempertahankan penghasilan. Kelompok ekonomi subsistensi ini (meminjam istilah Sosiologi Pertanian), merasa lebih rentan ekonominya, oleh karena itu prioritas ekonomi menjadi utama. Tidak salah jika kelompok ini lebih tidak ikut pesta bukan karena tidak partisipatif, akan tetapi lebih pada “ketakutan kuali penanak nasinya” terguling.

Bagaimana dengan kelompok menengah bawah. Kelompok ini paling getol untuk menjadi partisipasi aktif dalam pesta demokrasi, namun bukan berarti partisipasi murni. Partisipasi mereka sangat rapuh dengan godaan material sesaat. Bahkan kelompok ini bisa berbuat kiri kanan Ok, dalam arti lebih mendahulukan kepentingan mereka, walaupun bersifat sesaat.

Kelompok ini tidak begitu tampak dipermukaan, akan tetapi secara riel ada ditengah masyarakat. Bahkan dari mereka sering muncul slogan “wani piro”. Kelompok ini seolah masa apung yang labil untuk mudah berubah. Tidak jarang dari mereka saat Pasangan Calon A mengadakan kampanye, mereka hadir. Saat pasangan lain kampanye dengan waktu yang berbeda, merekapun hadir. Ganti atribut dalam sesaat mereka dapat lakukan dengan mudah.

Kelompok menengah berbeda lagi. Karena secara ekonomi mereka lebih mapan dan memiliki akses media lebih luas ; mereka lebih bersifat “menunggu” dan “ melihat”. Mereka lebih cenderung menjadi masa apung, namun demikian mereka lebih konsisten jika sudah menetapkan pilihan. Kasus ini dibuktikan dengan Ibu Kota yang di gruduk (pinjam istilah pak BY) oleh masyarakat luar, tetapi tidak banyak menggoyahkan pilihan kelompok ini. Bahkan mereka menjadi semakin mengeras karena merasa diintervensi. Kelompok ini tidak bisa ditekan-tekan, akan tetapi lebih pada diberikan pilihan-pilihan, sehingga mereka merasa dihargai. Kelompok inilah sebenarnya merupakan kelompok penentu dalam keberhasilan Pemilihan, karena makin besar jumlah  tingkat partisipasi mereka, maka akan makin besar juga tingkat keterlibatan peserta pilih pada suatu daerah.

Kelompok menengah atas. Kelompok ini jumlahnya sedikit, tetapi memgang posisi kunci dalam strata masyarakat. Masing-masing anggota memiliki sejumlah pengikut, baik atas dasar hubungan darah, maupun pertemanan, serta kolega kepartaian/aliran. Kelompok ini menjadi semacam penggerak mesin sosial, bahkan bisa jadi juga merangkap menjadi donatur kegiatan.  Namun demikian kelompok ini sebenarnya sering dimanfaatkan oleh kelompok menengah bawah untuk dijadikan semcam “pemanfaatan situasi”.  Kelompok menengah atas ini mampu menggerakkan massa besar-besaran, bahkan masip dengan memanfaatkan kelompok menengah bawah, guna dijadikan “tunggangan sosial”. Tampak semacam simbiose mutualistis atau saling memanfaatkan dari keduanya.

Bagaimana dengan kelompok minoritas sosial lain. Dalam tulisan ini diberi istilah “sempalan bawah” dan Sempalan Atas”. Sempalan bawah adalah mereka yang secara sosial ekonomi termarginalkan karena kekurangannya. Kelompok ini sama sekali tidak mengacuhkan peristiwa sosial termasuk Pilkada. Bagi mereka hidup hari ini, dicari hari ini, dan untuk hari ini. Mereka abai dengan kondisi sosial sekitar; yang penting bagi mereka hari ini mencari, untuk dimakan hari ini, hari esok biarkan nanti.

Bagaimana dengan sempalan atas. Kelompok ini berbeda kutub dengan sempalan bawah. Ciri sempalan ini ialah secara ekonnomi mereka di atas rata-rata. Jumlahnya mereka sedikit, tetapi mengendalikan seluruh lapisan yang ada di negeri ini. Bukan hanya ekonomi, bahkan sampai pada sosial politik.  Partisipasi mereka pasip, tetapi modalnya yang aktif; sehingga mereka berkecenderungan sangat individualis. Jika dirasa iklim yang ada akan mengnganggu mereka secara ekonomi, maka mereka dengan mudah hengkang dari negeri ini pergi kenegeri lain. Tempat tinggal fisik bukan menjadi tumpuan, tetapi tempat tinggal modal itu utama. Perilaku mereka sangat sensitif jika menyangkut capital, karena harta kekayaannya tidak habis untuk tujuh turunan, tetapi  jika salahkelola bisa hilang dalam tujuh detik. Oleh karena itu mereka lebih senang bergerak dibelakang layar bak bayang-bayang maut yang hanya bisa dirasa tidak bisa diraba.  Suka tidak suka Pilkada membuat mereka sedikit terganggu; karena mereka selalu mepelototi situasi kondisi yang sewaktu-waktu berubah, dan jika itu terjadi mereka dengan segera memindahkan kapitalnya keluar dari negeri ini.

Pemilahan-pemilahan di atas hanya pemilahan imaginer;  untuk mempermudah analisis sosial. Sedangkan pada dunia nyata batas-batas imaginer itu tidaklah kentara benar, namun bisa diamati perilaku masyarakat untuk dilakukan pengkatagorian.  Perdebatan masalah ini bersifat abadi karena bisa saja seseorang dalam kategori material masuk golongan tertentu, tetapi dalam kategori sosial masuk golongan lainnya.

Menjadi sesuatu yang tersisa adalah apapun alasannya Pilkada akan menjadikan masyarakat terbelah secara imaginer. Menjadi tugas para pemimpin bangsa ini untuk membendung belahan itu untuk tidak menjadi belahan sosial, karena jika itu yang terjadi ; maka benturan sosial tidak dapat dielakkan. Belahan imaginer akan cepat menjadi belahan sosial riel jika ada pihak tertentu yang mengambil kesempatan dengan memancing di air keruh melalui hembusan SARA, atau menciptakan musuh imaginer ; sehingga terjadi destruktif sosial yang bisa menghancurkan Bangsa dan Negara ini.

Namun sebaliknya jika pelaku sosial bersikap dewasa dengan menyikapi perbedaan sebagai suatu sunatullah; maka yang terjadi adalah bangun demokrasi yang  harmonis. Inilah yang menjadi impian bersama kita dalam membangun bangsa. Semoga Pilkada bukan membawa petaka tetapi membawa berkah.

  



KEMBALI KE “ NOL “ KILOMETER

KEMBALI KE “ NOL “ KILOMETER

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar FKIP Unila

Pada saat mengahadiri kegiatan pertemuan Pimpinan Pascasarjana  yang dilaksanakan  di Aceh,  even tersebut ditutup dengan mengunjungi daerah-daerah yang terkena Tsunami, bahkan terekam dalam musieum yang tidak pernah habis orang berkunjung ke sana; kemudian ditutup dengan mengunjungi Kota Sabang di Pulau We. Pulau paling Barat ini pada zaman Presiden Habibi, dibangun penanda yaitu “Titik Nol Kilometer Indonesia”. (Walaupun tidak tepat benar karena masih ada Pulau Terluar paling luar yaitu Pulau Rondo). 

Sepintas bangunan itu biasa-biasa saja bahkan masih tampak dalam finalisasi renovasi, kesannya sama pada waktu berkunjung ke Kota Khatulistiwa “Pontianak”, dan “Marauke” titik paling timur Indonesia.  Namun ada yang menarik yaitu masih perlunya peningkatan infrastruktur, sehingga tidak tertinggal dari daerah lain, Jarak yang ditempuh dengan tigapuluh menit berlayar menggunakan Kapal Cepat, dengan catatan cuacanya bersahabat, ternyata semua fasilitas pelabuhan begitu sederhana. Ruangan yang begitu panas, hiruk pikuk pedagang asongan serta teriakan jasa angkutan, tidak adanya fasilitas jamban;  menjadi satu lebur saat Kapal merapat bersandar di Pelabuhan.

Menjadi semakin lengkap dan lebar perbedaan itu jika dibandingkan dengan perilaku elite yang juga begitu dipahami oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Peristiwa-peristiwa nasional yang terjadi nun jauh di Ibu Kota; mereka ikuti dengan perasaan yang tidak begitu membahagiakan. Bahkan salah seorang supir “Otto” ; yang kehidupan mereka sangat tergantung “Tamu” dari luar, mengatakan bahwa jika uang yang dikorupsi untuk proyek Kartu Tanda Penduduk; digunakan membangun Kota Sabang, maka kota ini akan menjadi lima kali lebih megah yang ada sekarang. Luka sosial yang tampak terbaca di raut wajah pengemudi ini makin kentara manakala diskusi dilanjutkan dengan bagaimana masih perlunya perbaikan sarana prasarana di Pulau Ujung Barat ini.

Guncangan sosial mulai terasa dengan tereksposenya beberapa pelaku korupsi E-KTP mengembalikan uang hasil rampokkan ke pada negara. Hal ini menunjukkan semakin terang benerang, mana mungkin ada asap, jika tidak ada api. Menjadi persoalan adalah masih banyaknya  yang mengingkari.

Banyak diantara kita tidak merasa bahwa masyarakat awam mulai menunjukkan respon negatif, yaitu menunjukkan ketidakpercaaan masyarakat kepada eksekutif dan legeslatif. Kondisi ini akan menuju kepada titik nol kepercaayaan, dan jika ini terjadi; maka masyarakat kita akan berlaku apatis terhadap apa yang diperbuat oleh Eksekutif maupun Yudikatif.

Respon-respon seperti ini sudah mulai terasa saat ini; banyak anggota masyarakat sudah sangat acuh dengan Baliho berisi gambar calon baik Bupati maupun Gubernur. Mereka tampak tidak acuh kepada apa yang dipampangkan dimukanya, dan menjadi aneh lagi pada waktu ditanya kepada mereka yang memasang, jawabannya: hampir semua mereka tidak kenal dengan orang yang punya gambar atau sang calon, dan mereka melakukan hanya karena pertimbangan ekonomi “berapa” diberi saja.
Model transaksional seperti ini tentu sangat membahayakan tumbuhkembangnya demokrasi di negara ini. Seolah-olah kita secara sengaja dan masif menciptakan kondisi untuk terjun ketitik nol, akibatnya membuat partisipasi pada kegiatan politik menjadi rendah. Ada hukum paradok di sana, satu sisi mengenalkan diri melalui sosialisasi itu diperlukan, namun pada ukuran tertentu ternyata sosialisasi menjadikan kejenuhan sosial.

Satu sisi korupsi, sisi lain kejenuhan sosial, ternyata mulai menunjukkan korelasi yang makin erat, dan ini merupakan hasil sosial yang banyak diantara kita tidak mengira. Terbentuknya kejenuhan sosial seperti ini membuat pekerjaan kita menjadi lebih berat; karena membangkitkan kembali partisipasi itu jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan membangun partisipasi dari awal.  

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya “Janji Kampanye” yang begitu duduk memangku jabatan hasil pilihan; yang bersangkutan merasa tidak punya beban untuk mewujudkan janjinya, bahkan ada bahasa Palembang yang menjadi jargon “Janji Kagek Bae” maksudnya ialah Janji nanti saja. Akibatnya dikalangan masyarakat menengah timbul istilah “Pejabat Hoak” yaitu pejabat pembohong. Kondisi ini juga memberi kontribusi pada terbentuknya sikap apatis, dan pragmatis. Tentu saja akan berakibat pada perilaku politik lanjutan, ada sebagian mereka menunggu serangan fajar, dan berapa besaran yang ditebar dalam serangan fajar, itu ikut menentukan.

Kondisi ini tidak kentara dipermukaan dalam wujud perilaku, tetapi hanya bisa di rasakan kehadirannya dalam sikap mereka. Hal ini sudah terbukti dari hasil pemilihan kepala daerah yang lalu, ada daerah-daerah yang oleh Petahana di anggap aman, ternyata justru Bom Waktu meledak di sana. Sebaliknya daerah yang diperkirakan rawan, ternyata dengan “gempuran ala ninja” daerah itu menjadi terselamatkan.   Model seperti ini sebenarnya sudah terjadi dimana-mana, karena kejenuhan massa sulit terdeteksi; apalagi ditengah pusaran politik pasti ada pecundang politik. Kelompok inilah yang selalu ingin ambil untung sehingga paling senang jika ada konflik sosial dalam peristiwa apapun.

Atas dasar peritiwa itu tidak ada jaminan Petahana dapat bertahan atau keluar sebagai pemenang; peluang untuk kembali ketitik nol, tetap akan mungkin terjadi.  Karena banyak sekali faktor yang dapat menjadikan itu semua terjadi.  

Berdasarkan semua di atas, ternyata masyarakat awan selalu menjadi korban untuk selalu terbawa pada titik nol. Korban massal seperti ini sangat jarang dipahami oleh banyak pihak, bahkan berlindung atas dasar Pembelajaran dalam Demokrasi ; maka peristiwa itu sah adanya. Luka sosial serupa ini sering kita buat tanpa harus mencoba untuk mencari obatnya; bahkan setiap selesai peristiwa sosial apapun jenisnya dan peristiwanya, banyak diantara kita abai akan hal ini. Padahal luka sosial tidak jarang berkembang menjadi dendam sosial.

Peristiwa sosial seperti Pemilu, baik Kepala Daerah maupun Presiden, Peristiwa Korupsi; semua itu akan menjadikan kenangan kolektif pada “jejak rekam” ingatan masyarakat.  Hal tersebut menjadi semacam referensi bagi masyarakat untuk menilai sesuatu.  Karena itu biaya sosial yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi begitu mahal, dan jika itu terus dibiarkan; maka akan menjadikan masyarakat mengalami sakit.

Berkaca dari peristiwa tersebut di atas, maka untuk Pemilu Kada di Lampung hendaknya para peserta dapat menjadikan referensi; setidaknya bahan renungan sebelum melangkah. Bahkan kebiasaan bagi-bagi sembako yang selama ini sering dilakukan; untuk saat ini bukan langkah populer lagi, karena yang akan terjadi sembako diambil pilihan tetap beda. Atau masyarakat makin cerdas untuk menjadikan sembako sebagai amunisi politik guna menjatuhkan Paslon.

Untuk para Petahana juga jangan merasa diri sudah aman karena sudah memberikan yang terbaik buat rakyat. Karena antara Petahana dan Rakyat, ada instrumen birokrasi yang terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan semangat Petahana, justru yang terjadi sering apa yang dilakukan oleh instrumen birokrasi berbanding terbalik dengan yang dikehendaki Petahana.

Mobilisasi massa juga perlu dipikirkan ulang, karena banyak para pecundang politik yang berprilaku bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Petahana, atau juga calon penantang. Karena tidak jarang pengerahan massa ini dijadikan lahan baru bagi pencari pekerjaan baru. Orang yang sama dengan jadwal yang berbeda pada calon yang berbeda, bisa dijadikan ajang pencari uang bagi para broker dalam pengerahan massa.

Perilaku-perilaku menyimpang serupa ini merupakan devian dari demokrasi, yang pada akhirnya jika ini dibiarkan, akan menyeret masyarakat pada perilaku politik transaksional, dan berakhir pada titik nadir.

Isue-isue lain yang sekarang marak adalah iseu primordialisme, yang juga tidak kalah bahayanya dengan hal-hal di atas. Semua ini mendorong bangsa ini menuju pada titik nol; jika para elite pemimpin tidak mampu mengelola negara ini secara baik. Negara-negara di luar sana banyak yang dapat kita jadikan contoh. Syiria yang berkeping-keping, Iran yang tidak pernah damai, Irak yang porak poranda, Pakistan yang selalu bertikai, dan masih banyak lagi. Dan jangan sampai berikutnya adalah kita. Dengan sekuat tenaga kita harus menghindarkan negara pada benturan sosial yang berakibat pada pecahnya negara ini.

Sedangkan di dalam negeri dalam ingatan sejarah masih tersisa. Negara-negara di Nusantara ini hancur berkeping tidak banyak dikontribusi oleh faktor luar, tetapi justru dari dalam. Pertanyaannya ialah apakah kita mau mengulangi kebodohan sejarah; apakah kita hanya ingin seperti Kerajaan Singasari yang seumur jagung, atau kita mau mengukir sejarah menjadi Majapahit Ke II. Semua berpulang kepada kita semua.












KAMPUNG INGGRIS dari TIMUR

KAMPUNG INGGRIS dari TIMUR

Oleh : Sudjarwo

Guru Besar FKIP Universitas Lampung

Perkembangan trasportasi masa kini yang memudahkan mobilitas orang atau barang dari satu tepat ketempat lain, maka untuk mencapai Kampung Inggris nun jauh di Jawa Timur sana, ternyata tidak memerlukan waktu lama. Satu Jam sepuluh menit Tanjung Karang-Surabaya lewat udara, dan tiga jam tiga puluh menit Surabaya menuju Kampung Inggris menggunakan Bus Patas, semua perjalanan dapat diselesaikan dengan nyaman.

Sebelum mencapai daerah tersebut bayangan semula adalah perkampungan dengan berseliweran orang-orang bule dan bicara cas-cis-cus, serta budaya barat yang kental. Ternyata sesampai ditempat daerah ini tidak berbeda dengan perkampungan di Pulau Jawa pada umumnya, yaitu : padat penduduk, diversifikasi pekerjaan, antara pertanian, perdagangan, dan jasa yang saling berkait antarsatu dengan lainnya. Pembedanya adalah rumah-rumah yang ada berubah menjadi semacam barak atau camp yang berisi anak-anak muda dan sedikit orang tua yang hari harinya diisi dengan kegiatan belajar bahasa inggris.

Pesertanya tidak didominasi oleh orang sekitar tetapi justru hampir seluruh orang Indonesia ada di sana, bahkan ada saudara-saudara kita dari Vietnam, Camboja, dan beberapa negara Asia lainnya.

Semua di atas berlangsung dalam proses pendidikan non-formal yang secara terus menerus dengan prinsip Pendidikan Orang Dewasa, dan mendapatkan pengakuan Lembaga Kelas dunia, bahkan sertifikasi kekhususan dengan tuntutan standar tinggi sangat terkenal di daerah ini. Semua berlangsung mengalir dalam keseharian warga di sana, di bumi yang pernah melambungan nama Clifford Geertz pada jagad Antropologi Sosial dengan karya besar bukunya “The Religion of Jawa” yang diterjemahkan menjadi  Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa diekspose pertama pada tahun 1960 an awal, dengan menyamarkan nama daerah ini menjadi Mojokuto.

Ada sesuatu yang menarik dari semua di atas; yaitu apa yang terjadi sekarang ini semula dibangun dari seseorang yang memiliki jiwa kreatif tinggi, yang kemudian memunculkan gerakan ekonomi kreatif pedesaan; sehingga memberikan dampak yang luar biasa pada daerah sekitarnya, bahkan sampai keluar batas daerahnya. Ini ditandai dengan menyebarnya para alumni membuat Rumah Inggris di daerah asalnya, termasuk di Bandar lampung.

Pelajaran yang dapat dipetik dari semua itu adalah bagaimana satu daerah dimunculkan dengan ciri entitas yang berbeda dari daerah lain; dengan tetap mengedepankan local content. Hal serupa ini untuk Lampung belumlah begitu terlambat. Upaya penggalian potensi wisata sudah begitu banyak dilakukan, walaupun belum tampak adanya koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, bahkan sering tampak berjalan sendiri-sendiri. Event-event besar dan daerah potensial wisata belum tergarap dengan baik dan terkoordinasi dengan baik.

Pada suatu saat ada tamu dari Manca Negara yang berkunjung ke Kota ini menanyakan dimana mereka bisa melihat Bangunan atau informasi penting tentang adat budaya yang ada di daerah ini. Ternyata tidak mudah untuk menemukenali persoalan yang ditanyakan tamu tadi. Musium yang ada tidak begitu memuaskan karena mereka minta yang lebih spesifik. Mereka pernah membaca betapa agungnya budaya daerah ini pada masa lalu, dan mereka ingin melihat jejak-jejak itu dikota ini. Sayang yang mereka lihat semua sudah berbau metropolis, sementara yang berciri kearifan lokal, menurut mereka sudah sulit menemukannya.

Konsep pembangunan dunia ketiga yang pada tahun 80-an pernah ditulis oleh beberapa ahli, ternyata perlu dibaca kembali oleh para pengambil kebijakkan masa kini. Membangun kota atau daerah menjadi metropolis tidaklah salah, persoalannya adalah kemetropolisan itu tidak harus menggerus atau mengkooptasi yang tradisional. “kerakusan” modrenisasi tidak harus diperturutkan dengan mengorbankan apa saja demi suatu pencitraan. Justru di sana letak kearifan seorang pemimpin dituntut.

Identitas budaya suatu daerah bukanlah berarti ketradisionalan yang terbelakang, justru itu merupakan penanda bagaimana kepedulian untuk mengangkat kepada keluhuran entitas. Berfikir bahwa tradisional adalah keterbelakangan, ini merupakan warisan pemikiran dari penjajah yang harus dimerdekakan. Apalagi jika berfikir bahwa modren itu harus meninggalkan tradisi; paradigma seperti ini harus dikoreksi, jika kita tidak ingin tercerabut dari identitas diri dalam konteks budaya. Bahwa terjadi envolusi dan evolusi dalam budaya, itu adalah sunatullah yang tidak dapat dihindari.

Pola-pola Akulturasi, assimilasi, dan infiltrasi; itu merupakan aksioma budaya yang tidak terbantahkan. Namun bagaimana semua itu terdokumentasi secara baik, sehingga menjadi cognitif mind pada pelaku budaya. Jejak-jejak warisan budaya itu akan terekam secara kolektif pada pelaku budaya. Dia tidak pudar hanya karena gerusan budaya materialistik; karena tertanam sebagai tatanilai. Sehingga terwariskan secara baik untuk generasi penerus, dan sekaligus ini upaya agar mereka tidak kehilangan identitas.

Adalah sesuatu yang belum terlambat jika Kota Bandar lampung menjadi pelopor untuk melestarikan budaya Lampung dalam konteks Pepadun dan Peminggir dengan mewujudkan dalam bentuk simbolisasi bangunan, dengan semua perangkaat sosialnya. Sekaligus bangunan ini menjadi semacam promosi budaya. Even dilakukan secara bergantian dengan ditunjang pendanaan promosi yang cukup oleh pemerintah Kota.

Pada periodesasi tertentu digelar acara adat pada kedua rumah budaya itu yang sekaligus merupakan wahana sosialisasi kepada generasi penerus; dan juga sekaligus menjual dalam tanda petik kepada wisataan; baik dalam maupun luar negeri. Karena lokal content serupa ini sangat menunjang untuk memperkenalkan Bandarlampung ke kelas dunia.

Model ekonomi kreatif serupa ini perlu dikembangkan karena sekaligus juga merupakan media untuk  menularkan kepada kegiatan lain, paling tidak kegiatan yang menunjang kegiatan utama. Sebelumnya tentu harus dilakukan kajian akademik terlebih dahulu sehigga diperoleh landasan berpijak yang kokoh untuk membuat perencaanaan yang matang. Hal ini dilakukan untuk tidak terjebak kepada perencanaan yang berbasis pada keinginan, tetapi pada kebutuhan; sehingga rangkaian kegiatannya menjadi terukur.

Semangat membangun dengan berbasis pada budaya lokal adalah terobosan yang harus dilakukan agar kita tidak kehilangan roh. Upaya pimpinan daerah yang melestarikan simbol daerah kepada semua bangunan fisik, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan pembangunan non-fisik. Karena jika itu saja yang dilakukan, maka simbol itu akan berhenti pada tataran ornamen. Secara terus menerus perlahan tapi pasti, simbol-simbol fisik tadi akan kosong kehilangan roh. Mereka akan membuat hanya takut dengan peraturan daerah, bukan karena penghayatan terhadap nilai yang terkandung pada simbol.

Pembangunan bukan hanya sebatas menjulangkan beton ke langit, atau membentangkan Jembatan, menyusun batu pondasi, menempel bata;  akan tetapi harus lebih dari itu; dengan cara memberikan sentuhan budaya lokal, sehingga para pengguna fasilitas tidak merasa tercerabut dari akarnya, tetapi justru merasa nyaman karena fasilitas tadi mewakili nilai budayanya. 

Untuk mencapai hal tersebut sudah seharusnya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evalusi, para pemangku kepentingan, terutama dari mereka yang peduli akan pelestarian budaya, untuk dilibatkan. Sehingga terbangun diskusi-diskusi yang intens guna memunculkan aspek budaya sebagai roh pembangunan akan muncul dan terjaga.

Gugatan-gugatan kritis terhadap warna pembangunan seperti : Kapitalisme, Neo Lib, dan lain sebagainya yang akhir-akhir ini muncul. Itu terjadi bukan hanya kesalahan perancangan, akan tetapi juga ketidakpedulian kita selama ini kepada perencanaan pembangunan yang tidak diisi dengan local wisdom. Kita hanya meributkan hasil akhir; itupun setelah adanya Korban Pembangunan. Selagi itu dirasa menguntungkan, dan tidak menimbulkan korban, semua kita mendiamkan. Padahal gerusan ideologi itu berjalan terus mengikis habis kearifan lokal yang kita miliki.

Semua belum terlambat jika kita ingin memulai, karena yang paling berat itu adalah ayunan langkah pertama; oleh sebab itu mari kita menyatukan langkah, menyelamatkan negeri ini dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Harapannya adalah pada masa yang akan datang kita tidak akan meninggalkan dosa sejarah, karena tidak mau melestarikan sejarah.










Monday, 3 April 2017

HARI RAYA NYEPI – PELANGI DARI LAMPUNG

Pada saat melihat kalender tertanggal 28 Maret ternyata berwarna merah, mata nanar ke bawah melihat catatan kaki, ternyata tanggal tersebut adalah Hari Raya Nyepi. Sepintas tidak ada yang aneh, akan tetapi lamunan melayang kepada peristiwa beberapa tahun lalu, dimana saat itu salah satu orang dekat penulis bernama Nengah menjadi tangan kanan penulis dalam menggerakkan roda kegiatan akademik. Saat seperti ini beliau meminta ijin untuk tidak ngantor beberapa hari guna mempersiapkan ubo rampe menyambut Hari Raya Nyepi.

Sosok satu ini sangat perhatian dengan sesama teman sekalipun berbeda keyakinan, sebagai contoh jika yang muslim mendapatkan Hadia Lebaran menjelang Idul Fitri, maka mereka yang beragama Nasrani diberikan Hadiah Natal menjelang Perayaan Natal 25 Desember, namun pada saat Hari Raya Nyepi, beliau tidak memberikan apapun kepada teman yang beragama Hindu seperti dirinya. Begitu ditanya, alasannya justru nyepi itu menjauhi semua urusan dunia.

Kata “Nyepi” sendiri dalam kontek bahasa adalah sunyi, senyap, lenggang, tidak ada kegiatan. Hari Raya Nyepi yang merupakan Tahun Baru dari saudara kita yang menganut Agama Hindu, memulai awal tahunnya dengan melakukan kegiatan dengan tidak melakukan kegiatan apapun. Begitu saklarnya hari tersebut; maka semua kegiatan kehidupan di Pulau Bali ditiadakan, bahkan Bandara akan ditutup kecuali untuk kegiatan darurat.

Demikian juga halnya di Lampung, semua pemukiman saudara kita yang beragama Hindu, khususnya saudara kita dari Bali, akan melakukan kegiatan yang sama; yaitu melakukan “nyepi” dari seluruh kegiatan kehidupan selama satu hari satu malam. Desa atau pemukiman merekapun dijaga “Pecalang” atau petugas adat yang khusus menjaga ketentraman wilayahnya dan untuk mentaati ajaran Hindu.

Penulis tidak ingin masuk pada wilayah aqidah, karena bukan pada media ini tempatnya, akan tetapi ada sisi menarik dari peristiwa Hari Raya Nyepi ini dilihat dari perspektif sosiologis, dengan kacamata “keberagaman”, yang pada akhir-akhir ini sering mulai terusik.
Provinsi Lampung yang sudah lama menerima warga lain dari luar daerah bahkan luar pulau, merajut perbedaan dalam kebersamaan. Hari Besar agama apapun yang diakui oleh negara, semua ada di Lampung, dan dapat berjalan sebagaimana adanya. Kondisi harmoni seperti ini sudah sangat lama terjadi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa kunci dari semua ini. Mengapa di Provinsi yang beragam seperti ini tidak pernah terjadi benturan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

Kata kuncinya adalah sikap terbukanya masyarakat lampung terhadap pendatang. Tidak peduli apa keyakinan mereka, sejauh mereka para pendatang mau menghormati eksistensi dari para warga lampung; maka segala sesuatu dapat dibicarakan. Sikap kesetaraan seperti ini memungkinkan proses pemahaman melalui pertukaran nilai akan terjadi.
Sisi lain yang juga mendukung ialah pemukiman yang tidak bercampur dengan perkampungan warga asli, justru kaum pendatang seolah-olah diberi hak ulayat tersendiri secara otonom di suatu wilayah tertentu. Mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan hukum sosialnya masing-masing. Kondisi ini menciptakan suasana interaksi setara; sehingga ada semacam rasa saling menjaga garis sosial masing-masing.

Pada generasi pertama’ kedua dan ketiga tampaknya masih sangat terjaga; namun begitu pada generasi keempat, seiring perkembangan kehidupan yang semakin komplek, lahan semakin menyempit, jumlah penduduk semakin berlipat, hubungan sosial tidak lagi harus berhadap muka secara langsung tetapi menggunakan media yang bersifat masal dan masif, kondisi geopolitik yang semakin libral; maka benturan sosial mudah sekali tersulut. Variabel pemicunya sangat bereragam.

Ada sesuatu yang berkembang kearah positif secara sosiologis sedang berlangsung di Provinsi Lampung, yaitu pada generasi masa kini persoalan primordial secara perlahan mulai terkikis. Kondisi ini terjadi karena disumbang oleh tingginya amalgamasi yaitu pernikahan silang antarkelompok akibat dari terbukanya interaksi yang terbangun.  Semula konsep “kami” berorientasi pada subetnik, sekarang melampaui wilayah itu dan lebih cenderung pada konsep kepentingan bersama. Asimilasi dan akulturasi berjalan lambat tapi pasti dan bahkan cenderung sempurna, oleh karena itu gejolak sosial di daerah ini cenderung bersifat lokal, tidak menjadi masif.

Akibat lanjut toleransi akan tumbuh secara perlahan tapi pasti. Pada acara-acara keagamaan bentuk toleransi ini begitu tampak. Pada acara Hari Raya Nyepi seperti ini, warga non Hindu tidak akan mau melewati jalan desa dimana warganya ada penganut Hindu, mereka tidak ingin mengusik saudaranya yang sedang melakukan “hamati geni, hamati laku”. Bentuk toleransi yang begini pada masyarakat Lampung berdasarkan penelusuran sejarah sudah lama terjadi. Bahkan tidak ditemukan catatan “cawe-cawenya” pemerintah untuk mengatur, akan tetapi murni kesadaran warga sendiri.

Keserasihan sosial ini dapat kita lihat bagaimana pasangan calon yang maju pada pemilihan kepala daerah. Tampak sekali harmonisasi sosial yang ditampilkan oleh para pelaku politik untuk mendulang suara didaerah pemilihan. Jargon dan bahasa lokal menjadi dominan untuk membangkitkan sentimen politik. Namun pada kenyataannya emosi sosial ini tidak dapat membendung pemilihan yang berdasarkan variabel kekerabatan dan ikatan emosional.
Ternyata mosaik yang ditampilkan Lampung tampak begitu indah. Perayaan keagamaan, termasuk didalamnya “Nyepi”, adalah bentuk dari “Pelangi dari Lampung” yang tidak hanya elok dipandang, tetapi juga bisa dijadikan contoh. Keberagaman serupa ini merupakan karunia keilahian yang luar biasa kekuatannya.

Namun demikian ada tugas yang belum selesai kita lakukan, salah satu diantaranya ialah melakukan perawatan sosial terhadap mozaik sosial ini. Jika ini tidak kita lakukan dengan disain yang baik dan kehati-hatian yang tinggi, maka tidak jarang akan berubah menjadi thsunami sosial, dalam bentuk amok masa yang tidak terbendung. Ingat kasus penghancuran patung di Kalianda, adalah bentuk kitidak mampuan elite birokrasi memelihara keragaman yang ada di dalam masyarakat.

Bisa juga dalam bentuk “Bungkam” yaitu sikap yang ditampilkan dengan tidak menampakkan ekspresi. Jika ini terjadi maka yang muncul adalah sifat apatisme sosial, dan ini juga membahayakan bagi keberlangsungan masyarakat, karena anggotanya memilih untuk tidak melakukan apapun.

Semoga dengan semangat Hari Raya Nyepi ini kita mampu semakin tajam melihat keberagaman yang ada di Provinsi Lampung. Dengan demikian kita akan semakin menjadi arif menyikapi perbedaan yang ada diantara kita. Perbedaan itu adalah sisi lain dari kesamaan, oleh karena itu keduanya tidak dapat kita abaikan begitu saja, tetapi bagaimana mengelolanya menjadi kekuatan dahsyat untuk membangun bangsa ini. Mata uang tidak akan memiliki harga jika hanya kita melihat dari satu sisinya, akan menjadi bernilai jika kita mau menerima sisi lain yang membuat pembeda. 



















Sunday, 19 March 2017

BANCAAN


BANCAAN

Pada waktu kecil usia bermain di kampung-kampung Jawa ada semacam kebiasaan pada waktu  ada Ibu melahirkan, maka keluarga itu akan membuat sedekah kecil yang diberi nama “bancaan” atau juga sering disebut “among-among”. Peserta yang diundang adalah anak-anak kecil usia balita. Adapun isi among-among atau bancaan tadi adalah nasi urap, telur ayam rebus yang dipotong empat, kerupuk merah, dan sedikit ikan asin lalu dibungkus daun jati atau daun pisang. Pada waktu itu rasanya nikmat sekali, karena sesuai dengan usia yang suka bermain dan berkelompok, sehingga kalau ada bancaan rasanya senang sekali. 

Sesuai adat masyarakat Jawa yang sering melakukan upacara ritual dari Pernikahan, Tujuhbulanan atau mitoni, lahiran, pupak puser sampai kematian, akan selalu kenal dengan bancaan. Bahkan pada waktu itu setiap tahun pada Kampung Jawa dikenal Sedekah Bumi yaitu ritual bersama sebagai bentuk rasa syukur karena keberhasilan panen dan membersihkan sukerto (istilah dosa sosial) yang ada dalam masyarakat. Konsep bancaan pada masyarakat ini seolah semacam pembagian resiko sosial kemiskinan; dalam arti meratakan yang tidak rata. Atau dengan kata lain membantuh orang sekalipun kita dalam keadaan perlu bantuan. Bancaan merupakan simbiose mutualistik bagi orang desa dalam membagi resiko.

Konsep adiluhur itu sekarang berbalik 180 derajat dengan ditemukannya Elektronik Kartu Tanda Penduduk ( E-KTP). Konsep Bancaan yang semula merupakan kuwajiban sosial dalam pembagian resiko sosial, berubah menjadi mengambil hak orang lain (baca: Rakyat) untuk memperkaya diri sendiri. Bisa dibayangkan jika salah satu penikmat bancaan itu mencapai setengah triliyun. Penulis tidak mampu membayangkan dengan gaji yang dimiliki sekarang untuk mencapai uang sebanyak itu harus puasa berapa ratus tahun.

Barangkali para pelaku Bancaan E –KTP pada waktu kecil sering tidak kebagian “bancaan” ; sehingga begitu dewasa masih berkelakuan anak balita. Bisa jadi karena kecerdasannya; maka semua pengalaman sosial yang mengenakkan dimasa kecil, ingin diulang terus menerus, termasuk pada waktu bancaan serakah selalu minta lebih, sehingga waktu dewasa terbawa-bawa. 

Ada sesuatu yang menarik dari peristiwa “Bancaan E-KTP” ; disamping jumlah uang yang begitu fantastis, juga pelakunya adalah para petinggi negeri ini yang sebenarnya memiliki kehidupan super kecukupan. Rasanya mereka memiliki kekayaan untuk tujuh turunanpun belum habis; ternyata mereka tetap saja menjadi peserta bancaan yang paling aktif.

Terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, dan upaya menolak kesaksian persidangan; namun rakyat kecil sudah terlanjur disuguhi Drama Bancaan E-KTP yang sangat menciderai hati nurani. Akibatnya akan membuat masyarakat terbelah; Belahan Pertama; mereka menjadi ingin meniru dengan cara berjuang melalui Partai Politik atau Birokrasi Pemerintahan, untuk kelak kemudian hari  ikut menjadi pemain. Prinsip kelompok ini, mengapa mereka bisa saya tidak. Walau kelompok ini tidak secara terang muncul kepermukaan; akan tetapi akan tetap ada karena mereka memiliki Patron Sosial yang sudah terbentuk.

Belahan Kedua; mereka yang ingin menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman pemberatan yang maksimal sampai dengan hukuman mati bagi para pelaku Kejahatan Bancaan. Walaupun terkesan utopis, namun kelompok ini sudah sering muncul ditengah masyarakat, terutama dipelopori oleh teman-teman Lembaga Swadaya Masyarakat.
Belahan Ketiga, mereka yang bersifat menunggu arus. Jika arus deras melanda adalah gelombang pertama, mereka ini tidak segan-segan akan ikut, walau dimulai dengan skala kecil, seperti menggelapkan Gaji orang lain, mengambil Hak orang lain. Bahkan ada staf Dewan Terhormatpun tega memangkas haknya tenaga ahli. Namun bila arus kuat yang datang kelompok ke dua, kelompok ini biasanya paling lantang suaranya untuk ikut memberantas  penyimpangan sosial tadi. Kelompok ambigu ini tampaknya semakin besar jumlahnya, dan ini  membahayakan negara, karena mereka akan menjadi kelompok pemberat sosial.

Ternyata peristiwa Bancaan E-KTP memiliki dampak daya rusak sosial yang sangat tinggi dan masip; hal ini tidak banyak orang menjayadarinya. Peristiwa ini bisa menjadi Patron Sosial Negatif pada generasi penerus. Karena setiap mereka melihat Kartu Tanda Penduduk, maka yang akan terbersit adalah mega korupsi, dan Stimulus Respon ini akan berlangsung minimal satu generasi. Menjadi lebih berbahaya lagi jika ini menjadi main set, berawal dari seloroh berujung menjadi serius.

Jika kita dekati dengan teori Permodelan, maka E-KTP akan membangun model dalam pribadi orang yang melihat KTP. Dengan kata lain begitu seseorang melihat KTP yang terbersit bagaimana cara mencontoh untuk dapat uang mudah menggunakan KTP. Jika ini kemudian hari menjadi belife, maka akan membahayakan tatanilai harmoni yang telah ada selama ini ditengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang kajian teori manapun ternyata Bancaan E-KTP memiliki daya rusak yang luar biasa. Begitu masifnya, walaupun tidak tampak dipermukaan, akan tetapi berpusar kebawah dalam arti menuju lapis sosial bawah. Peristiwa seperti ini sangat langka terjadi; dan jika ini terjadi yang tertinggal adalah luka sosial yang sangat sulit disembuhkan.  Orang akan mencibir sudah sebeginikah parahnya negeri ini.

Peristiwa sosial serupa ini merupakan pengalaman sosial yang sangat berharga bagi bangsa ini, kita semua diajak berfikir ulang untuk menentukan formulasi mengelola negara. Ternyata dengan sistrm perwakilan melalui Dewan Perwakilan, diperlukan kaji ulang sistem yang digunakan, Rakyat hampir setiap hari disuguhi kelakuan wakilnya yang tidak sesuai dengan amanah yang diberikan. Walaupun tetap saja ada pembelaan tidak semua berkelakuan demikian, namun perlu diingat bahwa perwakilan itu bersifat kolektif kolegial, maknanya bahwa jika satu saja melakukan perbuatan penyimpangan, maka semua mereka akan terkena akibatnya.
Komentar-komentar dimedia sosial, media massa online berkenaan dengan peristiwa ini sangat mengerikan. Hitungan-hitungan matematis yang disajikan dengan membuat penyetaraan dari pembangunan Kereta Cepat, membeli Gerbong Kereta KRL, semua menunjukkan angka fantastis. Bahkan gelar yang diberikan berupa Mega Korupsi, menjadikan semakin berdiri bulu kuduk. Bahkan ada mahasiswa yang berseloroh jika itu untuk membiayai SPP mahasiswa bisa membebaskan SPP mahasiswa Pascasarjana se Indonesia. 

Keadaan ini tidak selesai begini saja, apalagi kalau diserahkan kepada regulasi hukum yang ada, mungkin Hukuman yang dijatuhkan baru memiliki kekuatan hukum tetap nanti baru tahun 2022, dan jika itupun para pelakunya masih hidup. Oleh sebab itu perlu ada semacam Mahkamah Luar Biasa untuk menngani kasus ini. Belajar dari pengalaman Mahkamah Militer Luarbiasa (Mahmillub)  dengan segala kelemahan dan kelebihannya, bisa dijadikan rujukan agar segera muncul effek jera pada mereka yang punya niat. Semoga Tuhan melindungi bangsa ini dari kehancuran.